Berita

Diskusi daring tentang Virus Corona yang digelar MNC Trijaya FM/Repro

Politik

PKS: Pemerintah Harus Jaga Terdampak Covid-19 Bukan Hanya Daya Beli Masyarakat

SABTU, 07 NOVEMBER 2020 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diharapkan tidak hanya menjaga konsumsi masyarakat, tetapi juga bisa menjaga agar masyarakat tidak sampai kehilangan daya beli.

Tujuanya untuk menghadapi resesi selama pandemi virus corona baru (Covid-19).  

Demikian disampaikan anggota Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM, bertajuk "Efek Resesi Ditengah Pandemi" pada Sabtu (7/11).


"Bukan hanya daya beli, menjaga konsumsi. Artinya masyarakat yang terkena dampak paling parah dari pandemi ini, ini yang harus diperhatikan," kata Anis Byarwati.

Selain itu, Anis juga meminta dunia usaha agar diperhatikan. Sebab, apabila dunia usaha tidak bertahan maka perusahaan akan melakukan efisiensi bahkan bisa merumahkan karyawannya.

Anis menegaskan, dampak dilakukan efisiensi dari perusahaan, akan berdampak langsung kepada konsumsi masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, hal yang paling realistis ialah bagaimana pemerintah membantu masyarakat terdampak agar tidak kehilangan daya beli.

"Komisi XI sudah sering menyampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan tentang pentingnya pemerintah menjaga daya beli," tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut politisi PKS ini, untuk dapat membantu konsumsi masyarakat yang sedang anjlok, sedianya konsumsi pemerintah mesti didorong agar memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Karena sampai saat ini ini konsumsi masih menjadi di penopang utama perekonomian kita," demikian Anis Byarwati.

Narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, dan Ketua Umum APRINDO Roy N Mandey.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya