Berita

Presiden Donald Trump/Net

Dunia

Seandainya Trump Kalah, Mungkin Twitter Bisa Bernapas Lega

SABTU, 07 NOVEMBER 2020 | 05:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Petahana Presiden Donald Trump sangat hobi Twitteran. Hampir setiap jam -bahkan menit- di sela-sela kesibukannya dia sering mengetweet tentang apa saja, terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan pandangan-pandangannya. Sayangnya, isi tweetnya sering melanggar batas-batas aturan platform tersebut. Entah sudah berapa kali Twitter memberi peringatan dan menandai cuitannya itu.

Sebagai presiden AS, Donald Trump menerima perlakuan khusus dari Twitter Inc. ketika dia melanggar aturan perusahaan seputar konten yang menyinggung atau menyesatkan. Namun, pengecualian itu akan berakhir pada Januari jika dia kehilangan kursi kepresidenan, seperti dikutip dari Bloomberg.

Jejaring sosial memiliki kebijakan yang berbeda antara para pemimpin dunia dan pengguna biasa. Jika para pemimpin dunia melakukan pelanggaran, mereka hanya diberi peringatan atau menandai alih-alih meminta mereka menghapus postingan atau cuitannya. Ini adalah bagian dari filosofi Twitter: bahwa orang harus dapat mendengar dan belajar dari para pemimpin dunia, bahkan ketika mereka berbagi kiriman yang kontroversial. Bagi Twitter, pesan para pemimpin dunia pada dasarnya layak diberitakan.


Untuk yang 'mantan' pemimpin dunia, atau mereka yang sudah tidak menjabat lagi, tidak diberi kebijakan itu. Politisi terkenal yang sudah tidak menjabat lagi, seperti mantan Presiden AS Barack Obama, diperlakukan seperti pengguna biasa. Jadi jika ia melanggar aturan Twitter, maka isi tweet atau postingannya akan segera dihapus atau bahkan dibanned.

Mungkin, Trump akan segera termasuk dalam kelompok 'mantan' jika dia kalah dalam pemilihan dan harus meninggalkan kekuasaannya di Gedung Putih, seperti yang diinforkasikan pihak Twitter.

Jika itu terjadi, yaitu melanggar salah satu aturan Twitter, berarti tweetnya akan dihapus seluruhnya, bukan hanya sekadar ditandai atau diberi peringatan. Hukuman menjadi bertambah jika Trump kembali mengulang, bisa pembekuan akun sementara, penangguhan, sampai dengan larangan permanen.

Dengan Joe Biden yang menyusul perolehan suara, jalan Trump untuk terpilih kembali telah menyempit.

Sejak pemungutan suara ditutup pada Selasa malam, Twitter telah menyembunyikan beberapa tweet  Trump yang melanggar peraturan perusahaan. Kebanyakan pelanggaran itu terkait dengan cuitan yang menyinggung hasil pemilihan di mana Trump menganggap telah dicurangi dan bahwa Demokrat mencoba 'mencuri' kursi kepresidenan.

Cuitan-cuitan yang melanggar itu hanya ditandai, diperingatkan, dan diberi label. Pengguna dan pengikutnya masih bisa mengklik untuk melihatnya.

Label peringatan yang diterapkan Twitter tampaknya mengurangi penyebaran tweet. Dalam satu contoh dari awal pekan ini, tweet Trump yang disembunyikan oleh Twitter menerima ratusan retweet dan balasan per menit sebelum ditandai, menurut data dari Election Integrity Partnership, sebuah kelompok penelitian.

Tweet yang tersembunyi di balik label peringatan tidak dapat di-retweet tanpa komentar, dan tidak dapat disukai.

“Fungsi penting dari layanan kami adalah menyediakan tempat di mana orang dapat secara terbuka menanggapi para pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan. “Dengan mengingat hal ini, ada kasus-kasus tertentu yang mungkin merupakan kepentingan publik untuk memiliki akses ke tweet tertentu, bahkan jika tweet tersebut melanggar aturan kami.”

Trump bisa dibilang salah satu pengguna Twitter yang paling kontroversial dan terpolarisasi sepanjang masa. Sebagai presiden, ia sering mendorong batas-batas ucapan yang dapat diterima di platform, menempatkan karyawan Twitter pada posisi yang sulit untuk memutuskan bagaimana mengawasi pengguna yang sangat terlihat tanpa menghadapi klaim sensor. Bisa dikatakan Trump adalah 'langganan' disemprit Twitter.

Jadi, jika Biden menang, sebaiknya Trump berhati-hati tiap kali menulis tweetnya, sebab Twitter akan memperlakukan Trump seperti pengguna lain.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya