Tak Boleh Diam, Jokowi Harus Perjelas Status Rizieq Shihab Untuk Jaga Wibawa Indonesia

Pemerintahan Joko Widodo disarankan mengambil peran tegas terkait dengan status imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS). Tujuannya untuk menjaga wibawa hukum Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen  dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).

Menurut Silaen, selama ini situasi politik nasional digaduhkan dengan pernyataan Rizieq Shihab. Padahal kata Silaen, HRS selama beberapa tahun terakhir sedang berada di Saudi Arabia.

Silaen mengaku heran, dalam posisi HRS yang berada di luar negeri tetapi masih mampu mengobok-obok situasi politik dalam negeri.

"HRS berkoar-koar di negeri orang menyerang Indonesia tapi pemerintah diam saja. Baru kali saya melihat orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi tak diapai-apain, masih bebas melenggang-kangkung pergi dan tinggal di negeri orang lalu mengobok-obok suasana kebatinan didalam negeri Indonesia," ujar Silaen.

Silaen mengusulkan pada pemerintah Indonesia segera memperjelas status HRS. Jika tidak, Silaen menilai hal itu akan menjadi tamparan keras bagi pemerintahan yang sah.

"Apa karena HRS disinyalir banyak pendukung lalu Pemerintah takut untuk memproses pelanggaran hukum yang dia lakukan? Atau kasus hukum itu tak lalu direkayasa? Cara-cara yang dilakukan oleh HRS ini menghinakan wibawa hukum Indonesia," ungkap Silaen.