Berita

Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar/RMOL

Politik

Haris Azhar: Ada Kerumunan Dunia Maya Yang Kerjanya Serang Pengkritik Pemerintah

RABU, 04 NOVEMBER 2020 | 01:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada kesan standar ganda yang dilakukan negara atas implementasi UU ITE.

Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar pun merasa ada ketidakadilan yang dirasakan selama dua tahun belakangan.

"Dalam konteks digital, ada sekelompok orang atau akun atau tagar campaign justru menyerang masyarakat yang mengkritisi negara. Ada kerumunan di dunia maya yang kerjanya menyerang suara kritis masyarakat," kata Haris di acara ILC TVOne, Selasa (3/11).


Dalam implementasinya, tidak ada tindakan tegas terkait dengan UU ITE saat ada suara kritis masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, keberadaan akun buzzer justru seakan mengganggu pengkritik pemerintah bila ada kritik yang disampaikan.

"Jadi ada double standard perlakuan negara terhadap dua kontradiktif di dunia digital yang ada kaitan dengan massa yang nondigital. Ini yang menurut saya banyak terjadi, terutama dalam dua tahun terakhir," ungkapnya.

Sejauh ini, ia berpandangan implementasi UU ITE masih bisa diperdebatkan. Oleh karenanya, seharusnya masyarakat tak perlu takut dipenjara karena dianggap melakukan tindak pidana ITE.

"Jadi harus berani juga, tapi pemenjaraan itu dalam rangka mencari penafsiran. Kalau takut, kita bisa melihat ITE ini sebagai hantu. Tapi kalau kita berani, saya pikir ITE ini jadi zona yang bisa kita perdebatkan dan masuk ke penafsiran dalam pemberlakuannya," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya