Berita

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Salahkan Kolonial, Didi Irawadi: Ibu Sri Mulyani Tidak Elok Meratapi Masa Lalu

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani seolah-olah menyalahkan penjajah kolonial yang telah memporakporandakan ekonomi nasional hingga saat ini.

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, jika Sri Mulyani merasa penjajah di zaman kolonial sebagai biang kerok rusaknya tatanan ekonomi nasional, maka perlu diperjuangkan olehnya.

"Agak terlalu jauh kita melihat ke masa kolonial Belanda. Tetapi jika ada yang masih bisa diperjuangkan, untuk mengejar apa yang menjadi hak bangsa Indonesia di masa lalu, tentu silakan bagi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jika bisa mengejar dan memperjuangkannya," kata Didi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).


Dia menerangkan tidak ada negara lain yang menyalahkan para penjajah soal ekonomi. Didi malah melihat banyaknya negara-negara yang justru bangkit setelah dijajah.

"Sesungguhnya banyak negara lain yang pernah hancur lebur karena kalah perang, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan. Namun kemudian mereka menjadi negara yang sejahtera. Bahkan bisa mengalahkan negara yang pernah mengalahkannya. Lihatlah Jerman dan Jepang, kenapa bisa bangkit cepat, tidak lain karena disiplin, kerja keras dan terus menciptakan SDM yang unggul," katanya.

"Atau eks negara jajahan seperti Malaysia, Singapura tetapi tetap menjadi negara yang sejahtera di kemudian hari. Paling tidak negara Malaysia. Sama dengan kita pernah dijajah, tetapi saat ini lebih makmur dari kita," imbuh Didi menambahkan.

Legislator Demokrat ini menegaskan, Sri Mulyani tidak patut menyalahkan masa lalu. Dia meminta agar Menkeu dua periode itu agar mengoptimalkan SDA dan SDM di Indonesia yang bisa membangkitkan ekonomi nasional.

"Dalam konteks Indonesia tidak sepatutnya untuk terus menyalahkan dan meratapi masa lalu. Haruslah tetap bisa mengoptimalkan keunggulan komparatif yang ada, yakni agraris dan laut. Belum lagi sumber daya alam yang ada. Plus tentu terus membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan catatan korupsi, birokrasi nakal dan malapraktek kekuasaan lainnya terus kita perangi dan berantas," tutup Didi Irawadi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya