Berita

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Salahkan Kolonial, Didi Irawadi: Ibu Sri Mulyani Tidak Elok Meratapi Masa Lalu

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani seolah-olah menyalahkan penjajah kolonial yang telah memporakporandakan ekonomi nasional hingga saat ini.

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, jika Sri Mulyani merasa penjajah di zaman kolonial sebagai biang kerok rusaknya tatanan ekonomi nasional, maka perlu diperjuangkan olehnya.

"Agak terlalu jauh kita melihat ke masa kolonial Belanda. Tetapi jika ada yang masih bisa diperjuangkan, untuk mengejar apa yang menjadi hak bangsa Indonesia di masa lalu, tentu silakan bagi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jika bisa mengejar dan memperjuangkannya," kata Didi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).

Dia menerangkan tidak ada negara lain yang menyalahkan para penjajah soal ekonomi. Didi malah melihat banyaknya negara-negara yang justru bangkit setelah dijajah.

"Sesungguhnya banyak negara lain yang pernah hancur lebur karena kalah perang, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan. Namun kemudian mereka menjadi negara yang sejahtera. Bahkan bisa mengalahkan negara yang pernah mengalahkannya. Lihatlah Jerman dan Jepang, kenapa bisa bangkit cepat, tidak lain karena disiplin, kerja keras dan terus menciptakan SDM yang unggul," katanya.

"Atau eks negara jajahan seperti Malaysia, Singapura tetapi tetap menjadi negara yang sejahtera di kemudian hari. Paling tidak negara Malaysia. Sama dengan kita pernah dijajah, tetapi saat ini lebih makmur dari kita," imbuh Didi menambahkan.

Legislator Demokrat ini menegaskan, Sri Mulyani tidak patut menyalahkan masa lalu. Dia meminta agar Menkeu dua periode itu agar mengoptimalkan SDA dan SDM di Indonesia yang bisa membangkitkan ekonomi nasional.

"Dalam konteks Indonesia tidak sepatutnya untuk terus menyalahkan dan meratapi masa lalu. Haruslah tetap bisa mengoptimalkan keunggulan komparatif yang ada, yakni agraris dan laut. Belum lagi sumber daya alam yang ada. Plus tentu terus membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan catatan korupsi, birokrasi nakal dan malapraktek kekuasaan lainnya terus kita perangi dan berantas," tutup Didi Irawadi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya