Berita

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo/Net

Publika

Harusnya Mengancam, Bukan Mengecam Prancis

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 02:41 WIB

KECAMAN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atas penyataan kontrovesial presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebutkan bahwa Islam sedang dalam masa krisis hingga mendukung publikasi gambar karikatur dari Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya kita apresiasi. Sebab, hal ini tentu merupakan respons yang cukup baik dari pemerintah Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia.

Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agaknya tidak begitu berpengaruh bagi negara yang masih memegang teguh doktrin Lesite’ ini. Bisa jadi kecaman Indonesia di mata Prancis hanya merupakan pernyataan biasa atau malah sebagai aksi alakadarnya agar terlihat peduli dengan kondisi umat Islam yang jumlahnya lebih dari dua milyar orang.

Padalah, jika kita paham, Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam sekaligus penganut demokrasi terbesar di dunia. Tentu hal ini berimplikasi pada dua tanggung jawab moral besar.


Pertama, sebagai negara penganut Islam terbesar dunia, Indonesia harus menunjukkan posisinya sebagai Leader Country yang mampu mengancam kelangsungan hidup Prancis sekaligus memberi peringatan bagi siapa pun negara-negara di dunia untuk tidak melakukan tindakan yang bisa melukai perasaan umat beragama khususnya muslim dan mengganggu ketertiban dunia yang notabenenya adalah tujuan dari terbentuknya negara Indonesia.

Kedua, sebagai negara dengan penganut sistem demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harus mengajarkan dan memberi contoh pada Prancis bagaimana cara hidup dalam toleransi, penghormatan antaragama, hingga kebebebasan berekspresi yang diatur sedemikian rupa sehingga saat ini Indonesia menjadi negara paling damai meskipun terdapat banyak suku bangsa, ras, warna kulit, dan agama yang berbeda-beda.

Cara presiden Turki Recep Tayyep Erdogan misalnya, bisa menjadi salah satu inspirasi Presiden Jokowi untuk memberikan ketegasan kepada Presiden Prancis atas tindakan yang membuat wibawa Prancis tercoreng. Ketegasan dan ancaman boikot produk Prancis bisa saja dilakukan Indonesia sebagai bentuk ancaman hingga muncul pernyataan resmi Presiden Prancis untuk meminta maaf kepada umat Islam dan juga umat beragama lain karena telah melakukan tindakan yang tidak bermoral.

Atau barangkali penyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahatir Muhammad yang dengan tegas mengancam kelangsungan hidup Prancis bisa menjadi alternatif ancaman tegas Indonesia pada Prancis. Hal ini sepertinya juga perlu dilakukan agar jangan ada lagi negara-negara yang melakukan tindakan menghina agama, apapun agamanya dengan dalil kebebasan berekspresi.

Sudah sepatutnya Indonesia mengambil posisi yang lebih strategis dalam melihat masalah ini. Sebagai negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia harus mampu memengaruhi negara anggota untuk bertindak lebih tegas atas kejadian-kejadian serupa sehingga kampanye penghormatan terhadap agama menjadi agenda untama negara-negara OKI.

Selain itu harus ada tindakan kongkrit Indonesia berupa ancaman dan tidak sekadar kecaman yang sama sekali belum tentu berdampak bagi negara pelaku penghina agama saat ini maupun di masa yang akan datang.

Muhammad Rusydi
Pengamat Politik Internasional; Wakil Presiden Pemuda OKI

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya