Berita

Harry Azhar Azis/Repro

Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 21:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyoal masalah Blockchain, Artificial Intelegent, dan Big Data masih belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Hal itu terlihat dari sejumlah data yang masih belum 'beres' dihampir sebagian besar instansi pemerintahan.

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Harry Azhar Azis saat memberikan sambutan dalam acara webinar bertajuk "Blockchain, Artificial Intelegent dan Big Data (Tantangan dan Peluang Bagi Keluarga Besar HMI)" Sabtu malam (31/10), bercerita tentang pengalamannya semasa studi di Amerika Serikat.

Saat Harry di Amerika ketika study di University of Oregon tahun 1990 ia pernah ditilang di California dan plat nomor mobil yang dikendarainya sedikit rusak dan dikenakan denda 90 dolar AS.


Namun, lantaran satu minggu lagi ia hendak pulang ke Indonesia denda yang harus ditebusnya itu belum sempat dibayarkan.

Namun, ketika tahun 1994, Harry kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan gelar PhD-nya ia memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM) lantaran jarak tempuh antara Oregon dan Oklahoma cukup jauh (perkiraan antara Banda Aceh ke Surabaya).

Kata Harry, mereka (polisi setempat) mengatakan tidak bisa dapatkan SIM, karena masih punya hutang 90 dolar AS yang belum Anda bayar.

"Lho kaget juga saya. Sudah 4 tahun tidak bayar. Akhirnya saya bayar dengan check, dikasih tahu alamatnya, saya bayar lalu besoknya selesai," ujar Harry.

"Apa yang mau saya ambil cerita dari sini? adalah bahwa database soal-soal SIM itu hampir seluruh Amerika itu sama. Jadi kalau kita melakukan di satu tempat, di tempat lain kita pindah, enggak bisa kita ditipu, tidak bisa kita menipu," sambungnya bercerita.

Cerita lain, Harry juga pernah memiliki teman asal Afrika yang diketahui melakukan cheating pada sidang pascasarjana di Universitas Oklahoma dan dia dikeluarkan dari universitas lalu visa-nya dicabut kembali dan dideportasi ke negara asalnya Afrika.

Enam (6) bulan kemudian kawan Harry tersebut ternyata melamar ke perguruan tinggi lain di Amerika Serikat namun tetap ditolak.

"Di sana sekali kamu berbuat salah itu masuk dalam database. Jadi, database itu ada di seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat bahwa orang ini cheating dan karena itu tidak bisa masuk," tuturnya.

Dari dua cerita tersebut, lanjut Harry, ia berharap sistem big data tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Namun, untuk mengetahui berapa angka kemiskinan tiap kota pun masih sangat sulit.

"Harusnya tahun sekian angka kemiskinan di tahun itu langsung keluar, tidak ada? Ini juga satu masalah. Nah ini menunjukkan data-data seperti itu sama sekali tidak sesederhana yang kita bayangkan," ucapnya.

"Dan kita belum menguasai data-data seperti itu," demikian Harry.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya