Berita

Harry Azhar Azis/Repro

Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang

SABTU, 31 OKTOBER 2020 | 21:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyoal masalah Blockchain, Artificial Intelegent, dan Big Data masih belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Hal itu terlihat dari sejumlah data yang masih belum 'beres' dihampir sebagian besar instansi pemerintahan.

Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Harry Azhar Azis saat memberikan sambutan dalam acara webinar bertajuk "Blockchain, Artificial Intelegent dan Big Data (Tantangan dan Peluang Bagi Keluarga Besar HMI)" Sabtu malam (31/10), bercerita tentang pengalamannya semasa studi di Amerika Serikat.

Saat Harry di Amerika ketika study di University of Oregon tahun 1990 ia pernah ditilang di California dan plat nomor mobil yang dikendarainya sedikit rusak dan dikenakan denda 90 dolar AS.


Namun, lantaran satu minggu lagi ia hendak pulang ke Indonesia denda yang harus ditebusnya itu belum sempat dibayarkan.

Namun, ketika tahun 1994, Harry kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan gelar PhD-nya ia memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM) lantaran jarak tempuh antara Oregon dan Oklahoma cukup jauh (perkiraan antara Banda Aceh ke Surabaya).

Kata Harry, mereka (polisi setempat) mengatakan tidak bisa dapatkan SIM, karena masih punya hutang 90 dolar AS yang belum Anda bayar.

"Lho kaget juga saya. Sudah 4 tahun tidak bayar. Akhirnya saya bayar dengan check, dikasih tahu alamatnya, saya bayar lalu besoknya selesai," ujar Harry.

"Apa yang mau saya ambil cerita dari sini? adalah bahwa database soal-soal SIM itu hampir seluruh Amerika itu sama. Jadi kalau kita melakukan di satu tempat, di tempat lain kita pindah, enggak bisa kita ditipu, tidak bisa kita menipu," sambungnya bercerita.

Cerita lain, Harry juga pernah memiliki teman asal Afrika yang diketahui melakukan cheating pada sidang pascasarjana di Universitas Oklahoma dan dia dikeluarkan dari universitas lalu visa-nya dicabut kembali dan dideportasi ke negara asalnya Afrika.

Enam (6) bulan kemudian kawan Harry tersebut ternyata melamar ke perguruan tinggi lain di Amerika Serikat namun tetap ditolak.

"Di sana sekali kamu berbuat salah itu masuk dalam database. Jadi, database itu ada di seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat bahwa orang ini cheating dan karena itu tidak bisa masuk," tuturnya.

Dari dua cerita tersebut, lanjut Harry, ia berharap sistem big data tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Namun, untuk mengetahui berapa angka kemiskinan tiap kota pun masih sangat sulit.

"Harusnya tahun sekian angka kemiskinan di tahun itu langsung keluar, tidak ada? Ini juga satu masalah. Nah ini menunjukkan data-data seperti itu sama sekali tidak sesederhana yang kita bayangkan," ucapnya.

"Dan kita belum menguasai data-data seperti itu," demikian Harry.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya