Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prasetyo/Net

Politik

Ketum IMM: Bu Mega Ahistoris, Tanpa Semangat Anak Muda Tidak Mungkin Beliau Bisa Pimpin Partai

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertanyaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang kontribusi generasi milenial untuk bangsa dan negara dinilai tendensius dan ahistoris. Apalagi, Megawati seolah menilai generasi milenial hanya bisa demo di jalanan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prasetyo menilai Megawati lupa dengan kontribusi para anak muda yang dengan berunjuk rasa berhasil membuat Indonesia keluar dari cengkraman Orde Baru.

Sementara di satu sisi, Megawati yang selama Orde Baru dibungkam bisa menikmati buah dari reformasi. Setidaknya Megawati bisa memimpin partai terbesar saat ini dan berhasil menjabat sebagai presiden.


"Bu Mega lupa pada apa yang terjadi di tahun 1998. Tanpa semangat anak muda tak mungkin beliau bisa memimpin partai seperti sekarang ini," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (30/10). 

Menurut Najih, Megawati seolah tidak merunut sejarah bahwa gerakan aksi massa, termasuk yang dilakukan generasi milenial menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker), adalah bentuk kontrol civil society terhadap negara dan pemerintahan. 

"Jadi ini bukan soal prestasi, namun lebih kepada fungsi dan tanggung jawab," tegasnya. 

Selain itu, Najih menyebut pernyataan pentolan partai banteng itu lebih tepat disampaikan kepada kader PDI Perjuangan yang notabene banyak duduk di parlemen. Sebab demonstrasi bermula akibat parlemen cenderung kontroversi dan minim prestasi. 

“Pertanyaan Bu Megawati rasanya lebih tepat ditujukan kepada pihak internalnya sendiri. Yang harus Bu Mega pahami adalah tuntutan yang dilakukan oleh milenial yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu disebabkan oleh pihak parlemen yang minim prestasi," pungkasnya. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya