Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prasetyo/Net

Politik

Ketum IMM: Bu Mega Ahistoris, Tanpa Semangat Anak Muda Tidak Mungkin Beliau Bisa Pimpin Partai

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pertanyaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang kontribusi generasi milenial untuk bangsa dan negara dinilai tendensius dan ahistoris. Apalagi, Megawati seolah menilai generasi milenial hanya bisa demo di jalanan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prasetyo menilai Megawati lupa dengan kontribusi para anak muda yang dengan berunjuk rasa berhasil membuat Indonesia keluar dari cengkraman Orde Baru.

Sementara di satu sisi, Megawati yang selama Orde Baru dibungkam bisa menikmati buah dari reformasi. Setidaknya Megawati bisa memimpin partai terbesar saat ini dan berhasil menjabat sebagai presiden.


"Bu Mega lupa pada apa yang terjadi di tahun 1998. Tanpa semangat anak muda tak mungkin beliau bisa memimpin partai seperti sekarang ini," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (30/10). 

Menurut Najih, Megawati seolah tidak merunut sejarah bahwa gerakan aksi massa, termasuk yang dilakukan generasi milenial menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker), adalah bentuk kontrol civil society terhadap negara dan pemerintahan. 

"Jadi ini bukan soal prestasi, namun lebih kepada fungsi dan tanggung jawab," tegasnya. 

Selain itu, Najih menyebut pernyataan pentolan partai banteng itu lebih tepat disampaikan kepada kader PDI Perjuangan yang notabene banyak duduk di parlemen. Sebab demonstrasi bermula akibat parlemen cenderung kontroversi dan minim prestasi. 

“Pertanyaan Bu Megawati rasanya lebih tepat ditujukan kepada pihak internalnya sendiri. Yang harus Bu Mega pahami adalah tuntutan yang dilakukan oleh milenial yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu disebabkan oleh pihak parlemen yang minim prestasi," pungkasnya. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya