Pemberian izin pembangunan kawasan wisata "Jurrasic Park" di area Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendapat kritik.
Kali ini kritik kepada pemerintah disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Emil Salim.
Dalam akun Twitternya, @emilsalim2010, menyampaikan keheranannya dengan kebijakan pemerintah yang bisa memberikan izin pembangunan di wilayah konservasi.
Pasalnya, Emil memandang Taman Nasional Komodo merupakan warisan dunia yang harus dipertahankan kelestarian alamnya, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya.
"Apabila Taman Nasional Komodo sebagai UNESCO Heritage Park Dunia bisa diubrak-abrik, tanpa studi AMDAL, melabrak kesepakatan UNESCO, mengabaikan pendapat masyarakat Adat," cuit Emil pada Rabu (28/10).
Dalam postingan yang sama, tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerimaÂ
The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF), turut menyinggung terkait omnibus law.
Di mana, Emil merasa khawatir soal pemberian izin pembangunan di Indonesia. Sebab dia menyebut, izin pembangunan wisata modern di Taman Nasional Komodo terjadi sebelum omnibus law UU Cipta Kerja disahkan DPR dan rampung proses regulasinya.
"(Pemberian izin pembangunan di Taman Nasional Komodo) sebelum Omnibus Law. Bagaimana kelak nasib lingkungan Nusantara sesudah Omnibus Law?" demikian Emil Salim.
