Berita

Istana Negara Jakarta/Net

Suluh

Teguran Jokowi Kepada Menteri Jangan Jadi Alasan Menaikkan Honor Buzzer

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 17:54 WIB | OLEH: RUSLAN TAMBAK

Baru-baru ini Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menegur para menteri beserta jajaran terkait komunikasi publik yang tidak baik dalam menerangkan omnibus law UU Cipta Kerja ke masyarakat.

Evaluasi dalam bentuk teguran itu menandakan manajemen komunikasi di Istana buruk.

Harusnya, sudah ada pengarahan dari Presiden sejak awal kepada para menteri mengenai strategi komunikasi tentang omnibus law UU Ciptaker ke publik.

Kalaupun Presiden belum sempat memberikan pengarahan, maka sebaiknya menteri bisa melakukan inisiatif meminta arahan.

Dengan demikian para menteri pun bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan komunikasi publik seperti halnya mengenai undang-undang sapu jagat itu.

Ada juga yang menilai, teguran Jokowi tersebut adalah tamparan keras kepada kepala KSP yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dimana, KSP bertanggung jawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

Tidak sampai di situ, Jokowi juga dituding memiliki komunikasi yang tidak baik.

Sebab, Jokowi dinilai lebih mementingkan nengokin bebek ke pulau Kalimantan ketimbang menemui rakyatnya yang beramai-ramai datang ke Istana menolak omnibus lawa tempo hari.

Ada juga yang menyalahkan buruknya komunikasi publik karena peran para jurubicara pemerintah tidak bekerja dengan baik.

Namun, yang diwanti-wanti adalah, jangan sampai dengan adanya teguran Jokowi kepada para menteri, menjadi alasan untuk menaikkan honor influencer dan buzzer yang "dipelihara" rezim.

Apalagi selama ini, kerja para influencer dan buzzer yang dibayai pemerintah terkesan nyinyir dan menyerang. Bukan sosialisasi program-program pemerintah.

Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014-2018.

Ke depan, agar komunikasi publik pemerintah efektif dan efisien, disarankan dibuat tepusat.

Diharapkan, dengan terpusat tidak lagi menimbulkan yang namanya kegaduhan. Karena sering dipertontonkan omongan pembantu presiden saling berbeda, bahkan saling membantah.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Ditlantas Polda Metro Jaya Sarankan Pengelola Tol Dan Transjakarta Pasang E-TLE

Jumat, 22 Januari 2021 | 19:01

Polisi Selidiki Pasangan Mesum Di Halte Senen

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:53

Angpao Lansia

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:50

Kabareskrim Akan Diumumkan Usai Pelantikan Kapolri

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:30

Tenaga Kesehatan Yang Divaksin Di Tahap Awal Baru 132 Ribu Orang

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:30

Edhy Prabowo Dan 3 Tersangka Suap Benur Tetap Nginap Di Rutan KPK Hingga 22 Februari

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:22

Wagub DKI Minta Polisi Usut Dugaan Sabotase Pompa Banjir

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:15

Ketua DPD RI: Masih Lemah, Sistem Kesehatan Indonesia Harus Diperbaiki

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:10

Bagi-bagi Vaksin, India Kirim 1,5 Juta Dosis Untuk Myanmar

Jumat, 22 Januari 2021 | 18:04

Pengamat: Kedekatan JK Dengan Joe Biden Hanya Variabel Kecil Pada Peluang Maju Pilpres 2024

Jumat, 22 Januari 2021 | 17:54

Selengkapnya