Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto/Net
Kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 harus berbasis riset alias evidence based approach. Termasuk dalam hal pengadaan vaksin yang sedianya tidak boleh sembarang atau hanya sekedar prediksi semata.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10).
"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut. Kemudian, BPOM juga harus sudah menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi," ujar Mulyanto.
"Bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti," imbunnya menegaskan.
Politisi PKS ini mengaku prihatin melihat cara kerja pemerintah menanggulangi penyebaran Covid 19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19.
Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.
"Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," ujar Mulyanto.
Lebih lanjut, Mulyanto minta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.
"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat," tuturnya.
"Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," demikian Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan.
