Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Masyarakat Bukan Kelinci Percobaan, Pemerintah Diminta Tidak Ugal-ugalan Soal Vaksin Covid-19

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 09:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 harus berbasis riset alias evidence based approach. Termasuk dalam hal pengadaan vaksin yang sedianya tidak boleh sembarang atau hanya sekedar prediksi semata.

Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10).

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut. Kemudian, BPOM juga harus sudah menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi," ujar Mulyanto.

"Bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti," imbunnya menegaskan.

Politisi PKS ini mengaku prihatin melihat cara kerja pemerintah menanggulangi penyebaran Covid 19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19.

Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

"Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," ujar Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto minta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat," tuturnya.

"Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," demikian Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Penjualan Melorot, Laba Bersih AMMN Nyungsep 79,9 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:55

Korban Tewas Akibat Serangan Moskow Meningkat Hingga 143 Orang

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:39

Genjot Jumlah Wisman, Kemenparekraf Dorong Pengembangan Desa-desa Wisata

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:19

Pengamat: Prabowo Tidak Perlu Didesak Mundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:11

Rusia Ragu ISIS Pelaku Serangan Moskow, Kembali Sudutkan Ukraina

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:05

Golkar Terancam Jadi Partai Keluarga Bila Dipimpin Jokowi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:00

Astronom Kerajaan Inggris Sarankan Pengiriman Robot ke Ruang Angkasa

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:57

Rapat Paripurna ke-14, 272 Anggota DPR Bolos

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:38

Genjot Wisman Jepang, Kemenparekraf Gandeng Garuda Indonesia

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35

Kepala Intelijen Rusia Lakukan Kunjungan ke Korea Utara

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:29

Selengkapnya