Berita

Presiden Joko Widodo dan Kepala KSP Moeldoko/Net

Politik

DKS: Harusnya Moeldoko Yang Pertama Ditegur Presiden Jokowi

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 07:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Teguran  Presiden Joko Widodo seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelum didengungkan ke menteri yang lain.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi teguran dari Presiden Jokowi kepada anak buahnya soal gaya komunikasi yang buruk.

"Keluhan Jokowi mestinya cukup keras mengkritik KSP, baru kemudian dengungnya tersebar ke kementerian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).


Dedi menilai, presentasi komunikasi presiden berada di KSP, sebelum dari para menteri kabinet. Sehingga kepala KSP patut untuk dijadikan pihak yang kali pertama ditegur.

"Bagaimanapun, presentasi komunikasi presiden ada di KSP, dan memang sudah menjadi public knowledge, jika komunikasi pemerintah buruk, kesan itu bahkan sejak periode pertama," kata Dedi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang buruk sejak periode pertama Jokowi memimpin Indonesia terhad karena beberapa hal. Pertama, pemerintah cenderung melakukan pembelaan diri dibanding memberi informasi, sehingga publik punya potensi menolak pesan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak kooperatif.

"Terlebih, tidak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi antar elit pemerintah, baik antar kementerian maupun lembaga. Padahal, pesan Jokowi sangat jelas, tidak ada visi misi atau agenda kementerian, semua agenda Presiden," jelas Dedi.

Kedua, Jokowi juga dianggap gagal mengakomodir alur komunikasi publik.

"Kondisi ini bisa saja karena kepercayaan publik pada presiden menurun, sehingga resistensi itu mengemuka kuat di publik," pungkas Dedi.

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

PT DSI Fokus Genjot Ekspor 3 Komoditas Ini

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:53

Kasus Abu Janda jadi Ujian Polri, Akankah Pilih Kasih?

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:32

Nahdliyin DIY Soroti Konflik PBNU dan Arah Organisasi

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:10

Prabowo Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Besok

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:01

Kedekatan Prabowo dengan Tiga Pemimpin Adidaya Untungkan Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:43

Kamboja Bebaskan Denda Overstay 5.950 WNI Terjerat Kasus Online Scam

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:24

Rekam Jejak Ryamizard Ryacudu: Dari Titisan Darah Militer hingga Kursi Eksekutif

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:05

Meski Disidangkan, Kasus LCC Empat Pilar Perlu Pertimbangkan Jalan Damai

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:44

Program Bioflok Presiden Prabowo di Karawang Sukses Panen Raya 1,2 Ton Ikan Nila

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:34

Warisan Bung Tomo: Lawan Pemimpin yang Tak Berpihak pada Rakyat Kecil!

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya