Berita

Para pekerja ambulans IGD mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan nasib mereka yang terancam PHK/RMOL

Nusantara

Haknya Diabaikan Dan Terancam PHK, Pekerja Ambulans Dinkes DKI Mengadu Ke Anies

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat (PPAGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis siang (22/10).

Pengurus PPAGD, Abdul Adjis menjelaskan, kedatangan mereka adalah untuk mengadu kepada Gubernur DKI terkait pelanggaran yang dilakukan Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Perkumpulan kami dibubarkan lalu diintimidasi, dipaksa untuk tunduk pada aturan yang tidak kami sepakati. Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan," ujarnya di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis (22/10).


Dalam aksi kali ini, para pekerja ambulans ini pun memiliki sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta agar hak untuk berserikat tidak dirampas, audit keuangan AGD, pencairan insentif pegawai, ada jaminan BPJS, dan segera mengganti Kanit UGD beserta kroninya.

"Kami dianggap tidak taat pimpinan padahal kami tidak menandatangani pakta integritas. Hanya satu persoalan pakta integritas yang tidak kami tandatangani itu dijadikan alasan untuk PHK," papar Abdul Adjis.

"Kami juga tidak dianggap sebagai fasilitas kesehatan. Kami sudah upayakan, kami advokasi melalui jalur-jalur resmi tapi tidak ada keinginan dari pihak pimpinan kami," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya