Berita

Jurubicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito/Net

Kesehatan

TII: Satgas Covid-19 Harus Punya Sistem Big Data Untuk Mempermudah Penanganan Pandemi

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 17:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Terdapat sejumlah strategi yang perlu diperhatikan oleh Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi penting mengingat upaya pengadaan vaksin Covid-19 masih membutuhkan waktu yang lama.

Peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Vunny Wijaya mengatakan, beberapa strategi yang telah dilakukan oleh negara-negara, seperti Singapura dan Korea Selatan, untuk menangani pandemi Covid-19 dapat dijadikan contoh.

Jika berkaca pada penanganan wabah yang dilakukan oleh dua negara tersebut, maka pusat data yang terintegrasi melalui sistem big data dan koordinasi penanganan yang cepat menjadi dasar.


Di samping itu, baik Singapura dan Korea Selatan juga gesit melakukan strategi testing, tracing, dan isolasi.

"Jika melihat pencegahan dan penanganan di Indonesia, kita masih memiliki sejumlah kendala," kata Vunny dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).

Mengutip pernyataan jurubicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, Vunny mengatakan, Indonesia belum memiliki satu mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Di mana masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda.

Selain itu, ia juga mengatakan, pusat penanganan Covid-19 juga perlu ditambah, mengingat banyaknya klaster keluarga yang terjadi di Indonesia.

"Tak lupa juga memastikan distribusi stok kebutuhan di fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan RS, yang tediri dari APD, obat-obatan, dan peralatan penanganan pasien lainnya," sambung dia.

Menurut Vunny, upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Sistem Informasi RS (SIRS) berbasis teknologi yang telah tersedia saat ini.

Namun sebelum itu, ia menggarisbawahi perlunya implementasi komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan akses internet ke 2.500 dari 3.126 fasilitas kesehatan yang saat ini belum terjamah.

“Harapannya melalui sistem tersebut Puskesmas dan RS dapat melakukan laporan secara lebih efisien dan transparan. Pengawasan kebutuhan stok fasilitas kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik, serta pelaporan cepat dapat dilakukan jika terjadi kekurangan stok,” jelas Vunny.

Terlepas dari itu, Vunny juga menyoroti pentingnya penegakkan hukum yang diiringi sosialisasi mengenai protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Sebagus apapun kebijakan PSBB dan kebijakan lain terkait Covid-19, tanpa adanya sosialisasi yang menjelaskan manfaat dari kebijakan tesebut, dan didukung kesadaran dan komitmen masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak akan maksimal," terang dia.

“Bagaimanapun, tak ada yang mampu memprediksi kapan gelombang pertama Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Semuanya bergantung pada komitmen sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya