Berita

Jurubicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito/Net

Kesehatan

TII: Satgas Covid-19 Harus Punya Sistem Big Data Untuk Mempermudah Penanganan Pandemi

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 17:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Terdapat sejumlah strategi yang perlu diperhatikan oleh Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi penting mengingat upaya pengadaan vaksin Covid-19 masih membutuhkan waktu yang lama.

Peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Vunny Wijaya mengatakan, beberapa strategi yang telah dilakukan oleh negara-negara, seperti Singapura dan Korea Selatan, untuk menangani pandemi Covid-19 dapat dijadikan contoh.

Jika berkaca pada penanganan wabah yang dilakukan oleh dua negara tersebut, maka pusat data yang terintegrasi melalui sistem big data dan koordinasi penanganan yang cepat menjadi dasar.


Di samping itu, baik Singapura dan Korea Selatan juga gesit melakukan strategi testing, tracing, dan isolasi.

"Jika melihat pencegahan dan penanganan di Indonesia, kita masih memiliki sejumlah kendala," kata Vunny dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).

Mengutip pernyataan jurubicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, Vunny mengatakan, Indonesia belum memiliki satu mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Di mana masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda.

Selain itu, ia juga mengatakan, pusat penanganan Covid-19 juga perlu ditambah, mengingat banyaknya klaster keluarga yang terjadi di Indonesia.

"Tak lupa juga memastikan distribusi stok kebutuhan di fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan RS, yang tediri dari APD, obat-obatan, dan peralatan penanganan pasien lainnya," sambung dia.

Menurut Vunny, upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Sistem Informasi RS (SIRS) berbasis teknologi yang telah tersedia saat ini.

Namun sebelum itu, ia menggarisbawahi perlunya implementasi komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan akses internet ke 2.500 dari 3.126 fasilitas kesehatan yang saat ini belum terjamah.

“Harapannya melalui sistem tersebut Puskesmas dan RS dapat melakukan laporan secara lebih efisien dan transparan. Pengawasan kebutuhan stok fasilitas kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik, serta pelaporan cepat dapat dilakukan jika terjadi kekurangan stok,” jelas Vunny.

Terlepas dari itu, Vunny juga menyoroti pentingnya penegakkan hukum yang diiringi sosialisasi mengenai protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Sebagus apapun kebijakan PSBB dan kebijakan lain terkait Covid-19, tanpa adanya sosialisasi yang menjelaskan manfaat dari kebijakan tesebut, dan didukung kesadaran dan komitmen masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak akan maksimal," terang dia.

“Bagaimanapun, tak ada yang mampu memprediksi kapan gelombang pertama Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Semuanya bergantung pada komitmen sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya