Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

DPR Ungkap Ada Permintaan Menyamakan Masa Pensiun Polri dan Kejaksaan

SELASA, 21 MEI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Revisi Undang-undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri yang tengah digodok di DPR turut menjadi perhatian publik. Pasalnya ada pasal krusial yang menyangkut masa pensiun jabatan fungsional Polri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi hal itu dengan menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah melakukan revisi Undang-undang Kejaksaan pada 2021.
 

Dia mengatakan, revisi itu salah satunya mengubah usia pensiun dan usia jabatan fungsional jaksa. Usai revisi UU Kejaksaan itu, kata Dasco, ada permintaan untuk menyamakan revisi UU Kepolisian dan UU TNI dengan UU Kejaksaan.
 
"Ada permintaan untuk melakukan revisi Undang-undang Polri dan TNI agar dapat sama dengan Undang-undang Kejaksaan tentang masa pensiun dan masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (21/5).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga membeberkan, revisi UU Kepolisian dan UU TNI sempat tertunda karena pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, usai Pemilu, DPR bakal menuntaskan revisi UU Kepolisian dan UU TNI ini.

"Nah sekarang itu supaya juga semua sama di antara para penegak hukum ini, kita kemudian melakukan juga revisi," tegas Legislator Dapil Banten III ini.

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, sebelumnya mengkonfirmasi ihwal pembahasan revisi UU Kepolisian di DPR. Guspardi mengatakan, saat ini tenaga ahli di Baleg tengah melakukan kajian mengenai isu apa saja yang akan diakomodasi dalam revisi UU Kepolisian.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

UPDATE

Ekspor Meningkat tapi Mengapa Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:51

Wahyu Dewanto Soroti Air Bersih hingga Transportasi Aman

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:50

Uang Kuliah Mahal dan Politik Pendidikan Melanggar Konstitusi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:47

Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:34

Apresiasi KPK soal Demurrage Beras, Ini Peran Bapanas dan Bulog

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:12

Dorong Konser Hemat, Sandiaga Uno Bakal Luncurkan Digitalisasi Perizinan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Relawan Ingin Jokowi Terus Kawal Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Infrastruktur Negara Kepulauan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:45

Bos Pertamina Apresiasi Bisnis PIS yang Makin Moncer

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:19

Starlink Gemparkan Dunia Provider Internet

Sabtu, 22 Juni 2024 | 05:59

Selengkapnya