Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai wajar ada masyarakat yang belum puas dengan kinerja Jokowi-Maruf/Repro

Politik

Menilai Wajar Masyarakat Tak Puas Dengan Kinerja Jokowi-Maruf, Mahfud MD: Tingkat Kepercayaan Masih 68 Persen

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 11:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam satu tahun kepemimpinan ini di bawah 50 persen, masih dianggap hal yang wajar.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menjadi narasumber di acara ILC bertajuk "Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi" pada Selasa malam (20/10).

"Saya ingin memberi pembanding dulu hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat yang rata-rata tadi di bawah 50 persen. Itu saya kira wajar ya," ujar Mahfud MD seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).


Namun, tingkat kepuasan masyarakat berbeda dengan kepercayaan masyarakat. Menurut Mahfud, data survei yang ia terima menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi-Maruf masih cukup tinggi.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru saja saya (terima) saat mau berangkat ke sini itu masih 68 persen, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini surveinya yang baru diumumkan barusan di Metro," jelas Mahfud.

Sehingga Mahfud menilai wajar jika masyarakat masih belum puas dengan pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain. Dan wajar menurut orang tidak puas," katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya