Setahun Memimpin, Jokowi-Maruf Gagap Soal Kesehatan Dan Ketenagakerjaan

Persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi PR besar bagi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang telah menginjak satu tahun.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyebutkan, pemerintah Jokowi-Maruf cenderung gagap dan mengabaikan penanganan Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia di urutan 19 terkait angka konfirmasi positif Covid-19 berdasarkana data Worldometers.

Kemudian pada tingkat kematian akibat Covid-19, Indonesia di urutan 16 dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor satu di Asia Tenggara.

"Terbukti hingga kini gelombang pertama Covid-19 di Indonesia entah kapan berakhir. Sementara di negara-negara yang responsnya sigap kini semuanya sudah melandai," kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Mufida menyebut pemerintah RI sejatinya sudah dilengkapi petunjuk lengkap dalam UU Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi wabah global. Namun pemerintah hanya mengambil hal-hal yang parsial dalam UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepentingan tertentu.

"Saat awal pemerintah enggan melakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi saat mengancam pendemo UU Cipta Kerja, aparat mengancam dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," kritiknya.

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi masalah terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Menurutnya, banyak pihak dan pakar yang menyebut UU sapu jagat tersebut cacat prosedur dan materi.

"Pembahasannya tidak transparan sejak awal. Belum lagi bicara subtansi isi yang justru tidak memberikan rasa aman dan layak bagi pekerja sebagaimana rekomendasi ILO," tandasnya.