Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net
Kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf masih jauh dari kata berhasil, bahkan cenderung memprihatinkan.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Menurutnya, capaian minor tersebut diperparah oleh faktor eksternal pandemi Covid-19 yang tidak tertangani dengan manajemen serta kepemimpinan efektif.
"Catatan serius pada penanganan covidnya sendiri. Pemerintah tidak hadir dengan manajemen dan kepemimpinan bencana yang efektif, sehingga jelas arah dan kebijakan mengatasi Covid dan dampaknya," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).
Akibat ketidakjelasan tersebut, kata Jazuli, akhir pandemi Covid-19 di Indonesia belum bisa diramalkan dengan pasti. "Imbasnya, beban ekonomi juga semakin berat jika berlarut-larut. Instruksi dan harapan presiden pun kepada jajarannya selalu meleset," ungkap Jazuli.
Secara ekonomi, kinerja satu tahun Jokowi sejak dilantik 20 Oktober 2019 juga cenderung turun bahkan sejak triwulan I 2020 sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% (yoy).
Dengan adanya pandemi, jelasnya, ekonomi semakin terpuruk. Alhasil tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat memburuk. Ditandai dengan melonjaknya kemiskinan dalam setahun ini menjadi 27,5 juta orang/10,2% (naik 3 juta dari akhir 2019). Demikian halnya dengan tingkat pengangguran naik 5,5 jt orang menjadi 12,7 juta orang/9,1% serta beberapa hal lainnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kondisi politik dan penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Koalisi besar pemerintah diakui mampu mengkonsolidasi kekuatan politik baik di pemerintahan maupun parlemen. Sayangnya, Fraksi PKS menemukan kecenderungan keputusan-keputusan politik yang semakin oligarkis dan miskin diskusi publik.
Salah satunya soal proses pengajuan dan pengesahan Perppu penanganan Covid dan dampak ekonominya. Paling baru, lanjut Jazuli, adalah pembahasan dan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja dimana penolakan oposisi dan suara kritis publik di luar parlemen seperti tidak dihiraukan pemerintah.
"Bahkan untuk sekadar menunda RUU supaya fokus pada penanganan dampak Covid juga tidak dihiraukan," kritiknya.
"Lebih disesalkan lagi, ada semacam pembungkaman kelompok kritis dengan berbagai narasi yang menyudutkan. Sejumlah tokoh dan kelompok kritis ditangkap dan diproses hukum, yang sulit untuk tidak mengatakan kental bernuansa politis," ungkap Jazuli.
Atas dasar evaluasi tersebut, Fraksi PKS meminta agar pemerintah lebih bijak dan memperhatikan suara-suara kritis masyarakat, mengedepankan dialog dan persuasi, bukan malah menghadapinya dengan berbagai narasi yang menyerang, aparat yang represif, serta jeratan proses hukum.
"Karena kritik yang disampaikan sejatinya sama-sama untuk kemajuan bangsa yang bermartabat dan berdaulat," demikian Jazuli Juwaini.
