Kuasa Hukum Djoko Tjandra Nilai Dakwaan JPU Gak Jelas

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya tidak jelas. Menurutnya dakwaan tersebut akan sulit dibuktikan dalam persidangan.

Hal itu disampaikan Krisna usai membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10). Dalam kesempatan ini juga digelar sidang untuk tersangka lainnya yakni Anita Dewi Kolopaking, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

"Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada klien saya, penyampaiannya tidak jelas, fakta-faktanya harus diuraikan secara jelas", ujar Krisna.

Sementara itu, Kuasa Hukum Djoko Tjandra lainnya, Soesilo Aribowo dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU juga menilai, surat dakwaan Jaksa tidak menguraikan atau menjelaskan bagaimana Djoko Tjandra bisa terlibat membuat surat jalan palsu. 

"Bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat itu," kata Soesilo saat membacakan nota eksepsi dalam persidangan.

Soesilo menyebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan bagaimana kliennya bisa membuat surat jalan palsu. Terlebih, dalam surat dakwaan juga tidak diuraikan bagaimana kata-kata Djoko Tjandra menyuruh membuat surat palsu atau memalsukan surat.

"Penuntut Umum juga sama sekali tidak menguraikan atau mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra turut serta memalsukan surat itu," ujar Soesilo.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Djoko Tjandra saat itu tengah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih Bank Bali sejak 2009.

Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP