Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/Repro

Politik

Tingkat Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Masih Cukup Tinggi

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kepuasan publik terhadap langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 menunjukkan peningkatan.

Demikian hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia terkait mitigasi dampak Covid-19 terhadap tarik-menarik kepentingan ekonomi dan kesehatan di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap presiden dalam mengatasi pandemi masih cukup tinggi dan relatif stabil.


"Kepercayaan publik terhadap lembaga negara dalam dua bulan terakhir tampak tidak banyak berubah. Perubahan yang lebih besar terhadap presiden meningkat dari 79,1 persen pada temuan sebelumnya, menjadi sekitar 85,8 persen," jelas Burhanuddin dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Minggu (18/10).

Mayoritas publik juga yakin bahwa TNI dan Polri mampu menjaga keamanan selama masa pandemi, sekitar 65,7 persen merasa cukup yakin, dan 24,5 persen merasa sangat yakin.

"Sementara terhadap Menteri Kesehatan cenderung meningkat dibanding temuan sebelumnya," sambung Burhan.

Publik juga menilai penyebaran Covid-19 di Indonesia cukup terkendali. Meski begitu, ada sekitar 51,5 persen publik yang menyoroti bahwa selama pandemi tingkat kejahatan justru semakin meningkat.

Untuk diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada periode 24 hingga 30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak.

Adapun metode survei yang digunakan yakni dengan metode simple random sampling dengan memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Mengingat kondisi sedang pandemi, maka survei dilakukan menggunakan kontak telepon kepada responden. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya