Isu yang disebarkan oleh media New York Post terkait berita soal email yang diretas dari laptop yang diduga milik putera Joe Biden membuat Twitter segera mengambil tindakan. Pada Kamis, Twitter memblokir berita New York Post itu.
Twitter, bersama dengan Facebook, memblokir penyebaran artikel itu di situs mereka dengan alasan bahwa itu berdasarkan materi yang 'diduga' diretas dari laptop milik Hunter Biden.
Tetapi tak lama setelah itu, Twitter menghadapi kritik dan ancaman oleh anggota Kongres dari Partai Republik. Mereka mendesak untuk berbicara kepada kepala eksekutif perusahaan, Jack Dorsey, mengenai alasan pemblokiran tersebut. Juru bicara Twitter mengatakan sedang membuat perubahan kebijakan.
Kepala kebijakan Twitter, Vijaya Gadde, mengatakan perusahaan telah memutuskan untuk membuat perubahan pada kebijakan materi yang diretas menyusul umpan balik tersebut, seperti dikutip dari
The Guardian, Jumat (16/10).
"Kami tidak akan lagi menghapus konten yang diretas kecuali secara langsung dibagikan oleh peretas atau mereka yang terlibat di dalamnya," kata Gadde dalam tweet.
“Kami akan memberi label pada konten yang dianggap melanggar kebijakan itu, alih-alih memblokir tautan agar tidak dibagikan di Twitter.â€
Twitter mengatakan bahwa meskipun ada kebijakan baru, berita New York Post tentang peretasan email itu akan tetap diblokir. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa berita tersebut masih akan diblokir karena 'melanggar aturan tentang informasi paling pribadi'.
Kontroversi terjadi ketika Twitter menandai beberapa tweet Presiden Donald Trump Menyebabkan protes dari anggota parlemen Republik yang menuduh perusahaan media sosial itu bertindak seperti 'polisi medsos' dan bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban Twitter.
Sementara berita New York Post yang diblokir Twitter adalah peretasan email yang berisi pertemuan putera Joe Biden dengan perusahaan energi Ukraina dan mengatakan bahwa mantan wakil presiden telah bertemu dengan seorang penasihat perusahaan.
Juru bicara kampanye Biden Andrew Bates mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa komite Senat yang dipimpin Partai Republik sebelumnya telah menyimpulkan bahwa Joe Biden tidak terlibat dalam kesalahan terkait dengan Ukraina. Dia juga membantah pertemuan semacam itu telah terjadi.
