Pemerintah China memperkenalkan aturan baru terkait dengan warga muslimnya yang hendak melakukan ibadah haji atau umrah ke Arab Saudi.
Berdasarkan aturan yang dirilis oleh Administrasi Negara untuk Urusan Agama pada Senin (12/10), semua perjalanan ke Arab Saudi harus diatur oleh Asosiasi Islam China. Sehingga warga muslim tidak dapat pergi sendiri dan akan dianggap ilegal.
Sebelum berangkat haji, warga muslim juga harus mengikuti pendidikan bela negara. Nantinya, hanya warga yang memiliki jiwa patriotik, taat hukum, dan berperilaku baik yang dapat menjalankan ibadah haji.
"Asosiasi harus mendidik peserta haji tentang perilaku patriotik dan aman, memperkuat manajemen peserta, dan mencegah infiltrasi pemikiran dan perilaku ekstremis agama yang membahayakan keamanan nasional," kata pemerintah dalam peraturan tersebut yang dikutip dari
South China Morning Post.
Meski begitu, biaya haji harus dikeluarkan dari kantong pribadi.
Seorang advokat hak Uighur-Amerika yang bertugas di Komisi Amerika Serikat (AS) untuk Kebebasan Beragama Internasional, Nury Turkel mengatakan, peraturan larangan haji individu sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2005. Namu saat ini pemerintah memperketatnya dengan akan memilih jamaah yang dapat berangkat melakukan ibadah tersebut.
"Tindakan tersebut memberlakukan ujian politik bagi umat Islam yang ingin pergi haji. Sangat mungkin bahwa pemerintah mendiskriminasi kelompok Muslim tertentu karena ujian politik ini, khususnya muslim Uighur," kata Turkel.
Sejak 1985, pengiriman jamaah haji sudah dilakukan secara terpusat dengan kuota dan sistem pembayaran yang ditetapkan pemerintah. Sistem tersebut diberlakukan di beberapa daerah dengan jumlah muslim terbesar di China, di antaranya adalah Xinjiang Gansu, Ningxia, dan Qinghai.
Perjalanan haji secara indvidu menjadi sangat sulit karena pemerintah Arab Saudi pun akan menganggapnya sebagai ilegal.
Turkel mengatakan, pembatasan jamaah haji oleh Beijing khusus terhadap muslim Uighur sendiri sangat ketat. Di mana jamaah yang berusia minimal 60 tahun yang diperbolehkan untuk berangkat.
Pada 2017, dari sekitar 12 ribu muslim yang pergi haji yang diselenggarakan pemerintah, namun hanya ada 1.400 orang Uighur yang ikut, meskipun mereka adalah kelompok muslim terbesar kedua di China.
Dosen hubungan Asia Tengah di Universitas Nasional Tsing Hua Taiwan, Shih Chien-yu mengatakan aturan baru tersebut adalah upaya lain pemerintah untuk mengontrol agama.
Menurutnya, Beijing khawatir dengan pembelajaran dan praktik Islam yang dilakukan dan dipelajari oleh muslim China saat melakukan haji.
"Selama haji, mereka bertemu muslim dari seluruh dunia, bertukar pengalaman dan saling mempengaruhi," kata Shih.
"Beberapa ,uslim yang kembali setelah menunaikan haji membawa pulang pengalaman mereka dan mengkritik ulama China setempat, yang menyebabkan masalah," sambungnya.
“Partai Komunis tidak terlalu khawatir tentang orang-orang yang pergi sendiri. Yang mereka khawatirkan adalah dampak yang ditimbulkan setelah mereka kembali," pungkasnya.
