Kementerian Keuangan mengklarifikasi Statistik Utang Internasional 2021 yang dirilis Bank Dunia, yang menyebut Indonesia masuk peringkat ke-7 negara dengan pendapat kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak.
Staf Khusus Menteri Keuangan untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan, utang yang tercatat dalam laporan tersebut tidak sepenuhnya milik Pemerintah.
Di mana, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 yang mencapai US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775), kebanyakan dimiliki pihak swasta.
"Data ini adalah data utang luar negeri (ULN) total, termasuk swasta. Bukan semuanya utang Pemerintah Indonesia," kata Masyita dalam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/10).
ULN Pemerintah, lanjut Masyita, hanya 29.8 persen dari keseluruhan hutang Indonesia yang tercantum di dalam
International Debt Statistics 2021 yang diterbitkan Bank Dunia tersebut.
"Sisanya merupakan utang swasta. Jauh jika dibandingkan dengan rerata negara sesama kategori
BBB Fitch, sebesar 51.7%â€, sambungnya.
Lebih lanjut, Masyita memastikan penggunaan ULN sebelum pandemi Covid-19 digunakan untuk membangun proyek-proyek strategis dengan tujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan di seluruh pelosok.
"Kita perlu menutup gap infrastruktur dan mengurangi biaya logistik agar dapat meningkatkan daya saing. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan ekonomi potensial,†demikian Masyita Crystallin.
