Berita

Konflik di Nagorno-Karabakh/Net

Dunia

Anggota Parlemen AS Desak Pemerintah Berlakukan Sanksi Pada Turki Dan Azerbaijan Atas Konflik Nagorno-Karabakh

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 17:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Lebih dari 100 anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi pada Azerbaijan dan Turki yang diduga melakukan kejahatan perang dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Komite Nasional Armenia Amerika (ANCA) melaporkan, terdapat lebih dari 750 ribu surat yang dikirim ke Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kongres yang menuntut agar AS menyoroti konflik Nagorno-Karabakh.

Selain itu, sebanyak puluhan ribu panggilan juga mendesak para legislator untuk menyatakan kecaman dan sanksi kepada Turki dan Azerbaijan yang terus melakukan serangan.


"Pemerintah perlu mendengarkan badan-badan intelijen sendiri, yang tahu betul bahwa Azerbaijan memprakarsai serangan ini, dan segera memperhatikan seruan Kongres, yang menuntut agar sanksi diberlakukan terhadap rezim (Presiden Turki Recep Tayyip) Erdogan dan (Presiden Azerbaijan Ilham) Aliyev," ujar Direktur Eksekutif ANCA, Aram Hamparian, seperti dimuat Armen Press.

"DPR harus mengirimkan pesan yang kuat tidak hanya ke Ankara dan Baku, tetapi juga ke Gedung Putih dan Departemen Keuangan bahwa kelambanan AS telah menelan banyak nyawa yang tidak bersalah," tambahnya.

Dalam seruannya, Senat dan DPR memiliki beberapa tuntutan, di antaranya adalah mendesak agar Departemen Keuangan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Erdogan dan Aliyev, mengakhiri bantuan militer ke Azerbaijan, serta mendukung resolusi untuk mengutuk agresi Turki dan Azerbaijan.

Seruan tersebut dipimpin oleh anggota Kongres Jackie Speier dan ditulis bersama oleh Perwakilan Adam Schiff, Frank Pallone, Gus Bilirakis, Brad Sherman, Anna Eshoo, David Cicilline, dan Zoe Lofgren.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya