Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta para pelajar yang terlibat demo untuk dibina, bukan diberi sanksi/Istimewa

Nusantara

Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law, Anies: Harusnya Dibina, Bukan Diberi Sanksi

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 11:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Unjuk rasa omnibus law undang-undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada beberapa waktu lalu di Jakarta ternyata banyak dihadiri para pelajar tingkat menengah atas dari berbagai wilayah di ibukota.

Para pelajar ini akhirnya terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, sanksi pun siap menjerat mereka jika terbukti melakukan tindakan anarkis.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, para pelajar tersebut masih belum sepenuhnya dewasa, sehingga lebih bijak bila mereka diberikan pembelajaran dibanding mendapat sanksi.


"Kalau ada anak-anak yang di dalam usianya melakukan tindakan yang keliru ya dia harus dididik lebih banyak. Berbeda dari orang dewasa, kalau orang dewasa itu melakukan langkah yang salah dia silakan dihukum," kata Anies Baswedan di Hotel Arya Duta, Rabu malam (14/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut jika ada pelajar yang bermasalah solusinya bukanlah dikeluarkan dari sekolah, melainkan dibina dan diberi perhatian lebih.

"Karena itu saya selalu sampaikan sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," tegasnya.

Anies pun mengajak semua pihak, para pelajar yang ikut turun aksi menolak UU Cipta Kerja harus diajak berdiskusi membahas apa saja pasal yang mereka protes.

"Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya bagus dong, kalau tidak peduli bangsanya yang repot. Sekarang diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi kira-kira mindset-nya begitu," jelasnya.

Ia mengingatkan, apabila ada pelajar atau mahasiswa yang berdemo karena isu bangsa justru harus dilindungi.

"Kalau ada anak yang mau peduli bangsanya, kita suka. Kalau ada langkah yang dikerjakannya salah, ya dikoreksi," tutup Anies.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya