Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi/Net

Nusantara

Usai Rapat Dengan Tito Karnavian, Ketua DPRD DKI Siap Sosialisasikan UU Cipta Kerja

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPRD DKI Jakarta siap untuk mensosialisasikan isi dari omnibus law UU Cipta Kerja ke masyarakat ibukota.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi saat mengikuti rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelaksanaan regulasi Omnibus Law UU tentang Cipta Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan Sesmenko Perekonomian itu, turut dihadiri Sekjen Kemendagri, dan 27 DPRD Provinsi, 202 DPRD Kabupaten, 55 DPRD Kota, ketua dan pengurus ADEKSI, serta Ketua dan pengurus ADKASI. 


"Selain sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, saya juga hadir sebagai Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)," ujar Prasetio melalui akun Twitter miliknya, Kamis (15/10). 

Prasetio menjelaskan, dalam rakor virtual ini dijelaskan secara lengkap mengenai latar belakang dan alasan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja  diperlukan.

"Itu sangat penting bagi kita di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang kemudian harus kita kembali sosialisasikan di daerah masing-masing," sambung politisi PDI Perjuangan itu. 

Omnibus law UU Cipta Kerja yang telah diketuk DPR sempat memunculkan gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo pun telah angkat bicara dan mengatakan perumusan omnibus law UU Ciptaker bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut unjuk rasa terjadi lantaran adanya disinformasi dan hoaks seputar undang-undang sapu jagat ini. 

Selain itu, Presiden Jokowi sebelumnya juga telah mengumpulkan seluruh pimpinan daerah untuk rapat secara virtual pada Jumat lalu (9/10). 

Dalam pertemuan yang berdurasi satu jam tersebut, Jokowi meminta para gubernur membantu pemerintah pusat menjelaskan UU Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya