Didik Rachbini: Jokowi Bisa Wariskan Utang Paling Banyak Sepanjang Sejarah

Pemerintah Presiden Joko Widodo membuat kebijakan utang yang bakal berdampak besar bagi kepemimpinan Indonesia selanjutnya.

Pasalnya, utang pemerintah sampai akhir Juni ini mencapai 5 ribu triliun rupiah, atau mengalami peningkatan 18 persen hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Bahkan, dalam laporan International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.

Di mana, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775). Angka tersebut naik tipis 5,9 persen dari utang luar negeri di tahun 2018 yang sebesar US$ 379,58 miliar atau sekitar Rp 5.608 triliun.

Apabila posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya (2009) yang sebesar US$ 179,40 miliar atau Rp 2.605 triliun, ada peningkatan hingga 124 persen.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Didik J Rachbini, perolehan utang pemerintahan Jokowi adalah yang paling besar sepanjang sejarah kepemimpinan negara.

Dia menyebut, Jokowi dan pemerintahannya bisa mewariskan utang banyak ke era kepemimpinan selanjutnya setelah ini.

"Presiden sekarang akan mewariskan utang yang sangat besar sepanjang sejarah untuk presiden setelahnya," ujar Didik dalam Kuliah Umum Virtual STIA-LAN Bandung, Rabu (14/10).

Dari total utang 2019 saja, tercatat utang luar negeri Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun.

Dilihat dari kategori krediturnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun. Adapun dari penerbitan surat utang sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.

Oleh karena itu, Didik meminta DPR yang memiliki peran pengawasan atas hak budgeting masyarakat agar memperingati pemerintah dan Jokowi untuk tidak mengandalkan utang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"DPR nya harus bicara, jangan semau gue," tegas Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu.