Berita

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Mahfud MD, Luhut, Dan BIN Harus Klarifikasi Fitnah Kepada Demokrat

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 02:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tudingan adanya aktor yang merencanakan kerusuhan dalam demo tolak omnibus law adlah hal serius yang harus dibuktikan.

Bukan tanpa alasan, klaim yang disampaikan oleh beberapa menteri Presiden Joko Widodo, seperti salah satunya Menko Polhukam yang menyebut kerusuhan demo omnibus law by design memantik spekulasi yang mengarah ke sejumlah elite.

Partai Demokrat menjadi salah satu yang terdampak. Belakangan, muncul tudingan tak berdasar yang mengarah kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga ketum saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief bahkan secara tegas meminta kepada Menko Mahfud MD, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membeberkan secara gamblang sosok aktor yang dimaksud pemerintah.

Penjelasan secara gamblang  dinilai penting agar publik tak terus berspekulasi dan merugikan pihak-pihak yang justru tak terlibat.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi Arief di akun Twitternya, Selasa (13/10).

Di sisi lain, SBY sendiri sudah angkat bicara mengenai tuduhan yang ditujukan kepada Demokrat. Presiden keenam RI ini mengaku menyesalkan adanya tuduhan tersebut.

Namun demikian, SBY menduga adanya tuduhan tersebut terjadi karena sikap kritis Fraksi Demokrat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPR RI bersama pemerintah pada Senin lalu (5/10).

"Mungkin juga ya ada kaitannya (dengan sikap Fraksi Demokrat menolak omnibus law)," kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul 'SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini' dikutip Senin (12/10).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya