Pemerintah Daerah Diminta Transparan Soal Laporan Kasus Covid-19

Pemerintah daerah agar transparan dalam melaporkan data kasus Covid-19 di wilayahnya.

Dikatakan jurubicara pemerintah penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, permintaan tersebut terkait adanya fluktuasi perubahan zona risiko dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami meminta agar daerah transparan dan apa adanya dalam melaporkan data terkait perkembangan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing," ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (13/10).

Dalam paparannya, Wiku menyebutkan, lebih dari 50 kabupaten kota yang sebelumnya berada pada zona hijau kini beralih menjadi zona kuning, oranye, dan bahkan zona merah pada pekan ini.

Sebanyak 336 kabupaten kota pun tercatat masuk dalam zona oranye atau risiko sedang.

“Ini artinya 65 persen dari seluruh kabupaten kota di Indonesia berada pada risiko sedang,” kata Wiku.

Kata Wiku, naiknya jumlah daerah yang masuk dalam kawasan zona risiko sedang hingga tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah lengah dalam penanganan kasus Covid di wilayahnya.

Sambungnya, meskipun daerah dengan zona merah atau risiko tinggi cenderung menurun jumlahnya setiap pekan, namun ia meminta pemerintah daerah setempat tak merasa aman.

Wiku menyampaikan, penilaian tingkat risiko penularan Covid-19 di sebuah wilayah menggunakan tiga indikator yakni epidemiologi, surveilance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

“Dari masing-masing indikator tersebut ditentukan skor dan pembobotan yang menggambarkan risiko di wilayah tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wiku juga menyebut terdapat 94 kabupaten kota yang kini masuk dalam zona oranye tanpa perubahan selama enam pekan berturut-turut.

Daerah-daerah itupun kini menjadi perhatian utama pemerintah agar kasus covid dapat semakin ditekan.

“Jangan terlena dan jangan lengah. Target penanganan Covid-19 adalah seluruh wilayah berubah menjadi zona hijau," pungkasnya.