Ketua DPRD DKI: Silakan Demo, Tapi Jangan Anarkis

Sejumlah elemen yang berunjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka, Selasa (13/10) minta tertib dan patuh pada protokol kesehatan.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi demi mencegah penularan Covid-19.

"Silakan demo. Itu hak masyarakat bicara masyarakat, mahasiswa atau guru untuk berbicara," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Selasa (13/10).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah membolehkan aksi unjuk rasa selama tidak anarkis dan perusakan fasilitas publik. Sebab demo yang merusak fasilitas publik justru hanya akan merugikan  warga Jakarta. 

"Silakan demo, tapi nggak boleh anarkis karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tutup Prasetio. 

Sejumlah fasilitas publik di DKI Jakarta rusak akibat ulah massa yang anarkis saat unjuk rasa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, pada Kamis lalu (8/10). 

Setidaknya ada sebanyak 46 halte Transjakarta menjadi bulan-bulanan massa aksi yang melakukan penjarahan dan pembakaran. Diperkirakan total kerugian mencapai Rp 65 milliar.