Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Dan Rusia Jadi Kandidat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Aktivis Terheran-heran

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 06:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China, Kuba, Rusia, Pakistan, dan Arab Saudi, diperkirakan akan terpilih menjadi dewan hak asasi manusia PBB pada hari Selasa (13/10), membuat para aktivis hak asasi manusia terkejut dan memohon kepada negara-negara Uni Eropa untuk berkomitmen agar tidak memberikan dukungan mereka.

Lima kandidat itu bersaing untuk empat kursi yang tersedia. Seorang kandidat hanya dapat dikalahkan jika kurang dari 97 negara secara positif memilih mereka dalam pemungutan suara rahasia di sidang umum PBB di New York.

UN Watch, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau yang berbasis di Jenewa, menggambarkan situasinya setara dengan mengizinkan lima terpidana pembakaran untuk bergabung dengan pemadam kebakaran.


Yang Jianli, presiden dari Citizen Power Initiatives for China dan mantan tahanan politik negara itu mengatakan China justru lebih tepat terpilih sebagai dewan (pelanggar) hak asasi manusia.

“China terlibat dalam penghancuran kebebasan politik di Hong Kong. Dengan standar apa pun, China telah menyalahgunakan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia PBB," kata Yang Jianli, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (12/10).

"Jika ini adalah pemilihan untuk dewan pelanggar hak asasi manusia PBB, akan lebih dari pantas untuk memilih China, karena memang dia pelanggar hak asasi manusia," katanya.

Menurutnya, negara-negara demokrasi memiliki kewajiban untuk memberikan suara menentang Beijing, dan bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia di China berhak mengetahui bagaimana negara-negara demokrasi itu memberikan suara dalam pemungutan suara rahasia.

Rosa Maria Paya, seorang aktivis hak asasi manusia Kuba dan putri almarhum pembangkang Oswaldo Paya, yang keluarganya mengatakan dia dibunuh, mengatakan, "Kuba menggunakan kursi itu untuk melindungi impunitas mereka!"

"Kelompok-kelompok ini bertindak dalam geng yang berkonspirasi bersama untuk menutupi fakta dan mengosongkan isi dan efektivitas dewan hak asasi manusia," kata Paya.

Vladimir Kara-Murza, seorang pembangkang Rusia yang dua kali diracuni, mengatakan para pengamat PBB sudah sangat mengetahui hal ini sehingga tidak terkejt lagi. Rezim di Libya, Sudan, dan di Irak era Saddam Hussein di masa lalu telah terpilih menjadi anggota dewan.

“Namun, kami masih heran bahwa Rusia dianggap sebagai kandidat yang sah apalagi kemungkinan besar akan terpilih,” katanya.

“Telah, telah dikonfirmasi bahwa [pemimpin oposisi Rusia] Alexei Navalny telah diracuni oleh agen saraf tingkat militer yang sangat terkontrol yang diproduksi oleh negara Rusia yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh dinas keamanan Rusia, tidak menyisakan keraguan siapa yang berada di belakang serangan ini," lanjutnya.

Dia menunjukkan PBB mengatakan negara-negara di dewan hak asasi manusia harus menjunjung standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Jika ini memiliki arti, para pelanggar hak asasi manusia yang paling parah tidak boleh diizinkan untuk diberi cap persetujuan," kata Kara-Murza.

Bersamaan dengan Arab Saudi dan China, negala lain seperti Nepal, Pakistan, dan Uzbekistan, juga memperebutkan empat kursi yang tersedia untuk grup Asia dan Pasifik. Empat negara lainnya telah mengumumkan pencalonan untuk empat kursi grup Afrika: Pantai Gading, Senegal, Malawi dan Gabon.

Selain Rusia, Ukraina sedang mencari satu dari dua kursi grup Eropa Timur. Di grup Amerika Latin dan Karibia, Meksiko, Kuba, dan Bolivia, bersaing untuk memperebutkan tiga kursi. Di bagian Eropa Barat, Prancis dan Inggris akan menempati dua kursi yang tersedia.

Presiden Donald Trump menarik AS dari dewan dua tahun lalu, yang menurut para pegiat telah memperkuat pandangan otoriter bahwa hak asasi manusia harus diukur melalui prisma ekonomi sebagai lawan kebebasan individu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya