Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Dan Rusia Jadi Kandidat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Aktivis Terheran-heran

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 06:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China, Kuba, Rusia, Pakistan, dan Arab Saudi, diperkirakan akan terpilih menjadi dewan hak asasi manusia PBB pada hari Selasa (13/10), membuat para aktivis hak asasi manusia terkejut dan memohon kepada negara-negara Uni Eropa untuk berkomitmen agar tidak memberikan dukungan mereka.

Lima kandidat itu bersaing untuk empat kursi yang tersedia. Seorang kandidat hanya dapat dikalahkan jika kurang dari 97 negara secara positif memilih mereka dalam pemungutan suara rahasia di sidang umum PBB di New York.

UN Watch, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemantau yang berbasis di Jenewa, menggambarkan situasinya setara dengan mengizinkan lima terpidana pembakaran untuk bergabung dengan pemadam kebakaran.


Yang Jianli, presiden dari Citizen Power Initiatives for China dan mantan tahanan politik negara itu mengatakan China justru lebih tepat terpilih sebagai dewan (pelanggar) hak asasi manusia.

“China terlibat dalam penghancuran kebebasan politik di Hong Kong. Dengan standar apa pun, China telah menyalahgunakan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia PBB," kata Yang Jianli, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (12/10).

"Jika ini adalah pemilihan untuk dewan pelanggar hak asasi manusia PBB, akan lebih dari pantas untuk memilih China, karena memang dia pelanggar hak asasi manusia," katanya.

Menurutnya, negara-negara demokrasi memiliki kewajiban untuk memberikan suara menentang Beijing, dan bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia di China berhak mengetahui bagaimana negara-negara demokrasi itu memberikan suara dalam pemungutan suara rahasia.

Rosa Maria Paya, seorang aktivis hak asasi manusia Kuba dan putri almarhum pembangkang Oswaldo Paya, yang keluarganya mengatakan dia dibunuh, mengatakan, "Kuba menggunakan kursi itu untuk melindungi impunitas mereka!"

"Kelompok-kelompok ini bertindak dalam geng yang berkonspirasi bersama untuk menutupi fakta dan mengosongkan isi dan efektivitas dewan hak asasi manusia," kata Paya.

Vladimir Kara-Murza, seorang pembangkang Rusia yang dua kali diracuni, mengatakan para pengamat PBB sudah sangat mengetahui hal ini sehingga tidak terkejt lagi. Rezim di Libya, Sudan, dan di Irak era Saddam Hussein di masa lalu telah terpilih menjadi anggota dewan.

“Namun, kami masih heran bahwa Rusia dianggap sebagai kandidat yang sah apalagi kemungkinan besar akan terpilih,” katanya.

“Telah, telah dikonfirmasi bahwa [pemimpin oposisi Rusia] Alexei Navalny telah diracuni oleh agen saraf tingkat militer yang sangat terkontrol yang diproduksi oleh negara Rusia yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh dinas keamanan Rusia, tidak menyisakan keraguan siapa yang berada di belakang serangan ini," lanjutnya.

Dia menunjukkan PBB mengatakan negara-negara di dewan hak asasi manusia harus menjunjung standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Jika ini memiliki arti, para pelanggar hak asasi manusia yang paling parah tidak boleh diizinkan untuk diberi cap persetujuan," kata Kara-Murza.

Bersamaan dengan Arab Saudi dan China, negala lain seperti Nepal, Pakistan, dan Uzbekistan, juga memperebutkan empat kursi yang tersedia untuk grup Asia dan Pasifik. Empat negara lainnya telah mengumumkan pencalonan untuk empat kursi grup Afrika: Pantai Gading, Senegal, Malawi dan Gabon.

Selain Rusia, Ukraina sedang mencari satu dari dua kursi grup Eropa Timur. Di grup Amerika Latin dan Karibia, Meksiko, Kuba, dan Bolivia, bersaing untuk memperebutkan tiga kursi. Di bagian Eropa Barat, Prancis dan Inggris akan menempati dua kursi yang tersedia.

Presiden Donald Trump menarik AS dari dewan dua tahun lalu, yang menurut para pegiat telah memperkuat pandangan otoriter bahwa hak asasi manusia harus diukur melalui prisma ekonomi sebagai lawan kebebasan individu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

PR Gus Kikin: Pembenahan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Sabtu, 05 September 2026 | 00:27

Tiga Ayat NU

Sabtu, 05 September 2026 | 00:11

Kapasitas PSEL Dinilai Belum Cukup Imbas Penutupan 343 TPA

Jumat, 04 September 2026 | 23:56

Pendekar 08 Perluas Bantuan ke Sekolah Hingga Pengungsi Mandiri di NTT

Jumat, 04 September 2026 | 23:40

Garudayaksa FC Gandeng Zentara Sambut Super League

Jumat, 04 September 2026 | 23:28

Gerilya Diplomasi: Menjahit Kepentingan Nasional di Panggung Global

Jumat, 04 September 2026 | 23:20

SMK Go Global Jadi Strategi Siapkan Calon PMI Masuk Bursa Kerja Dunia

Jumat, 04 September 2026 | 23:01

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

Jumat, 04 September 2026 | 22:40

AMPI Siap Gelar Rapimnas 8 September, Ini yang Dibahas

Jumat, 04 September 2026 | 21:40

wondr by BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026

Jumat, 04 September 2026 | 21:25

Selengkapnya