Berita

Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Jokowi Akan Ditinggalkan Pengusaha Dan Parpol Pendukung, Masih Percaya Janji Politiknya?

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 04:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kritikan demi kritikan terus dilancarkan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua jabatannya.

Kritikan banyak dilontarkan publik mengenai kondisi bangsa Indonesia yang terus mengalami penurunan di bidang ekonomi. Bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia sudah masuk resesi di pertengahan tahun ini. Hal itu diperparah dengan hantaman pandemi Covid-19 yang tak kunjung diselesaikan pemerintah.

Merujuk kondisi bangsa saat ini, aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai pun menerka-nerka soal kekuatan Presiden Joko Widodo di akhir kepemimpinanya.


"Seberapa besar power Jokowi di 2024?" kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (13/10).

Pigai yang pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 ini berpandangan, sang presiden akan mulai ditinggalkan para pendukungnya menjelang akhir jabatannya.

"Analisa saya, Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, 1,5 tahun sebelumnya, (tahun) 2023, pengusaha akan tinggalkan Jokowi, disusul pendukung, tokoh dan partai politik," jelasnya.

Berdasarkan peta prediksinya itu, Pigai yang terkenal vokal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini ragu dengan beragam janji politik yang pernah disampaikan sang presiden.

"Awal 2024 ASN, TNI dan Polri netral. Perlukah percaya janji-jani politik orang yang tidak punya power? Mikir!" tandasnya.

Belakangan, publik menyoroti janji politik presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Hal ini kembali mencuat usai pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja yang banyak diprotes kaum buruh baru-baru ini.

Bila merujuk janji saat Pilpres 2019 lalu, setidaknya ada beberapa hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Seperti halnya janji membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Hingga peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal, mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Prabowo Ingin Tunjukkan RI Bukan Objek Perebutan Pengaruh Global

Senin, 01 Juni 2026 | 04:03

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

Delapan Gudang Kendaraan Bodong di Deli Serdang Digerebek, 135 Motor Disita

Senin, 01 Juni 2026 | 03:29

Kampung Rambutan Dipadati Penumpang Arus Balik Iduladha

Senin, 01 Juni 2026 | 03:19

Herdinata Tega Bunuh Temannya Gegara Handphone Diambil

Senin, 01 Juni 2026 | 03:09

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Diplomasi Pertahanan Indonesia Lebih Antisipatif terhadap Ancaman Global

Senin, 01 Juni 2026 | 02:25

Agustus 1945: Ketika Jakarta Kota Tanpa Tuan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:14

Cegah Penyimpangan Seks, Yayasan Humaniora Nikahkan Pasangan Pemulung

Senin, 01 Juni 2026 | 01:47

46 Persen Anggota DPR Fraksi Gerindra Tak Patuh Lapor LHKPN

Senin, 01 Juni 2026 | 01:29

Selengkapnya