Berita

Benny Harman/Net

Politik

Jelaskan Hoax Ke Pelajar, Benny Harman: Contohnya Pemerintah Nuduh Dalang Tapi Tak Sebut Orang

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyindir pemerintah yang menuduh ada pihak mendalangi dan mendanai aksi dibalik
demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Poltikus asal Flores NTT itu menganalogikan sikap pemerintah yang hanya menuduh namun tidak menyebut siapa pihak maupun orang yang menjadi dalang dengan menjelaskan arti informasi palsu alias hoax kepada siswa SMA.

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

Sebelumnya ramai di sosial media, salah satu akun Twitter @digeeembok menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker.

Bahkan, politikus lain partai Demokrat, Andi Arief secara terang-terangan menegaskan jika SBY terus dituding ada di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.

"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," katanya Andi Arief dalam kicauanya di Twitter Minggu (11/10).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya