Berita

Benny Harman/Net

Politik

Jelaskan Hoax Ke Pelajar, Benny Harman: Contohnya Pemerintah Nuduh Dalang Tapi Tak Sebut Orang

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyindir pemerintah yang menuduh ada pihak mendalangi dan mendanai aksi dibalik
demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Poltikus asal Flores NTT itu menganalogikan sikap pemerintah yang hanya menuduh namun tidak menyebut siapa pihak maupun orang yang menjadi dalang dengan menjelaskan arti informasi palsu alias hoax kepada siswa SMA.

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

Sebelumnya ramai di sosial media, salah satu akun Twitter @digeeembok menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker.

Bahkan, politikus lain partai Demokrat, Andi Arief secara terang-terangan menegaskan jika SBY terus dituding ada di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.

"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," katanya Andi Arief dalam kicauanya di Twitter Minggu (11/10).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya