Berita

Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi/RMOL

Pertahanan

Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Pembatalan Proyek KFX/IFX

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak memenuhi kebutuhan dan tidak nyaman dengan kerja sama yang dibuat.

Begitu yang disampaikan oleh Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Persimpangan Jalan Proyek Persahabatan Jet Tempur KFX/IFX" pada Senin (12/10).

Prof Muradi menyampaikan, ada beberapa alasan yang membuat Indonesia dapat membatalkan proyek pengembangan yang disepakati pada era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.


"Pertama tidak menguntungkan... Kalau boleh milih, saya akan ambil teknologi yang lebih baik, lebih murah," ujar Prof Muradi.

Selanjutnya, menurut Prof Muradi, Korea Selatan tampak "rewel" dengan terus mendesak Indonesia.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, Indonesia terbebani untuk ikut memasarkan KFX/IFX yang baru dirilis pada 2026. Pasalnya, dengan generasi 4.5, akan sulit untuk menjual produk tersebut yang saat ini pun sudah memiliki teknologi generasi 5.0.

"Itu yang akan jadi beban Indonesia, karena produknya tidak lagi marketable," sambungnya.

Terlebih, teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan sendiri berasal dari Amerika Serikat. Sehingga ada beberapa hal yang tidak diberikan oleh Korea Selatan dalam kerangka kerja sama transfer of technology (ToT).

Menurut Prof Muradi, jika Indonesia sudah tidak nyaman dengan kerja sama proyek KFX/IFX tersebut, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan proyek tersebut.

"Kalau orang sudah tidak nyaman, ya hasilnya tidak nyaman. Sebagai pembeli, yang penting kebutuhan," tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya