Berita

Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi/RMOL

Pertahanan

Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Pembatalan Proyek KFX/IFX

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak memenuhi kebutuhan dan tidak nyaman dengan kerja sama yang dibuat.

Begitu yang disampaikan oleh Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Persimpangan Jalan Proyek Persahabatan Jet Tempur KFX/IFX" pada Senin (12/10).

Prof Muradi menyampaikan, ada beberapa alasan yang membuat Indonesia dapat membatalkan proyek pengembangan yang disepakati pada era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.


"Pertama tidak menguntungkan... Kalau boleh milih, saya akan ambil teknologi yang lebih baik, lebih murah," ujar Prof Muradi.

Selanjutnya, menurut Prof Muradi, Korea Selatan tampak "rewel" dengan terus mendesak Indonesia.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, Indonesia terbebani untuk ikut memasarkan KFX/IFX yang baru dirilis pada 2026. Pasalnya, dengan generasi 4.5, akan sulit untuk menjual produk tersebut yang saat ini pun sudah memiliki teknologi generasi 5.0.

"Itu yang akan jadi beban Indonesia, karena produknya tidak lagi marketable," sambungnya.

Terlebih, teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan sendiri berasal dari Amerika Serikat. Sehingga ada beberapa hal yang tidak diberikan oleh Korea Selatan dalam kerangka kerja sama transfer of technology (ToT).

Menurut Prof Muradi, jika Indonesia sudah tidak nyaman dengan kerja sama proyek KFX/IFX tersebut, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan proyek tersebut.

"Kalau orang sudah tidak nyaman, ya hasilnya tidak nyaman. Sebagai pembeli, yang penting kebutuhan," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya