Demo tolak omnibus law yang dilakukan mahasiswa dan pelajar di Bekasi/RMOL
Keterlibatan pelajar dan remaja dalam demo menentang Undang-Undang Cipta kerja di beberapa daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius. Keterlibatan mereka harus didalami dan diusut tuntas agar tidak terjadi lagi aksinya serupa.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr Suko Widodo, secara logika keterlibatan pelajar mengikuti aksi demo yang berujung keributan tersebut tak bisa diterima.
"Kalau secara logika tak mungkin anak-anak pelajar ikut demo besar-besaran kemudian menjadi pemicu pembuat keributan. Pasti ada yang men-
driver,†kata Suko Widodo seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (9/10).
Ketidaklaziman itu tentu sangat beralasan, mengingat anak-anak pelajar sejatinya tak mungkin berani berbuat seanarkis itu dengan memukuli mobil polisi hingga membakar mobil satpol PP. Sebab secara psikologis mereka kalah nyali dengan aparat polisi.
“Demo itu tak ada hubungan dengan polisi tapi dengan UU. Tapi kenapa yang jadi sasaran kekecewaan kok aparat polisi dan sarana prasarananya. Saya kira ini perlu dicari akar persoalannya biar tidak semakin berkembang di kemudian hari,†jelas Suko.
Kemarahan massif para pelajar dalam aksi menolak UU Cipta Kerja itu saat ini tengah didalami aparat kepolisian. Namun demikian, ia berharap ada pembentukan tim pencari fakta yang independen untuk dapat menemukan validitas sosok di balik aksi anarkis pelajar tersebut.
Pada dasarnya, penolakan omnibus law UU Ciptaker wajar terjadi. Sebab dalam kondisi krusial seperti sekarang, pemerintah bersama DPR terkesan memaksakan pengesahan UU yang masih menuai perdebatan publik.
“Pemerintah harusnya sadar akan ruang komunikasi yang agak terhambat di era pandemi Covid-19. Dialog yang adil di kalangan akademisi juga masih pro dan kontra dengan UU ini sehingga tak perlu tergesa-gesa disahkan,†tandasnya.
