Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena/Net

Politik

Politikus Golkar: DPR Dan Pemerintah Telah Libatkan Buruh Dan Stakeholder Dalam Pembahasan UU Cipta Kerja

JUMAT, 09 OKTOBER 2020 | 15:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin lalu (5/10) sudah melalui proses pembahasan selama 9 bulan. Melibatkan DPR, Pemerintah, dan sejumlah stakeholder, termasuk buruh.

"Khusus klaster tenaga kerja, proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh," jelas politikus Golkar, Melkiades Laka Lena, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (9/10).  

"Sejauh data kami, Presiden Jokowi sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh," imbuhnya.

Melki mengatakan, pihaknya juga melihat adanya keseriusan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam memediasi dan melibatkan para Serikat Pekerja dalam pembahasan Omnibus Law UU Ciptaker. 

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam Mahfud MD sebanyak dua kali," terang Melki.

Selanjutnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, Menaker Ida Fauziyah juga telah menerima pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja untuk membahas berbagai aspirasi kalangan buruh. Namun, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani memilih walk out dari forum.
 
"Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani walk out dan tidak mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan pembahasan dengan pemerintahan," tuturnya.

Selain itu, pimpinan DPR RI, Baleg, dan Komisi IX DPR baik secara formal dan informal sejak awal pembahasan juga menerima pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ide dan aspirasi mereka ditampung dan dibahas di baleg bersama pemerintah dan pengusaha.

"DPR RI dalam pembahasan UU Cipta Kerja bersama pemerintah sudah berupaya maksimal membuka ruang publik seluas-luasnya, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan," ucapnya.

"Kami menyadari UU Cipta Kerja tidak mungkin memuaskan semua pihak sehingga masukan yang penting perlu diberikan kepada pemerintah dalam siapkan aturan lanjutan di PP, Perpres, Peraturan Menteri, dan turunan lainnya," demikian Melki Laka Lena.

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

Pintu Sudah Terbuka, PKS Sarankan Habib Rizieq Bertandang Ke Kediaman Maruf Amin

Sabtu, 21 November 2020 | 10:58

Pengamat: HRS Bukan Saja Dianggap Musuh Oleh Rezim, Tapi Juga Dipakai Dalam Pertarungan 'Trunojoyo1'

Selasa, 17 November 2020 | 15:23

UPDATE

Partai Gerindra Ingin Kasus Edhy Prabowo Diproses Transparan Dan Cepat

Sabtu, 28 November 2020 | 02:53

Positif Covid-19, Cawabup Pesisir Barat Erlina Diawasi Ketat Bawaslu

Sabtu, 28 November 2020 | 02:40

Monitoring Puncak Merapi, Tim Reaksi Cepat Temukan Longsoran Baru

Sabtu, 28 November 2020 | 01:55

Ditanya Soal Pengganti Edhy Prabowo, Luhut: Kau Tanya Yang Punya Pekerjaan

Sabtu, 28 November 2020 | 01:43

DPRD Minta Pemkot Tangerang Kaji Utuh Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Sabtu, 28 November 2020 | 00:45

Ketika Luncurkan NSP, Mata Korea Selatan Tertuju Ke Indonesia

Sabtu, 28 November 2020 | 00:34

Relawan Barracuda Sesalkan Ada Pihak Razia Dan Sita Kartu Sulteng Sejahtera Dari Warga

Sabtu, 28 November 2020 | 00:30

Menko Luhut: Edhy Prabowo Itu Orang Baik Dan Beliau Ksatria

Sabtu, 28 November 2020 | 00:04

Di Bawah 'Payung' NSP, Korsel Anggap Indonesia Sebagai Mitra Seimbang

Jumat, 27 November 2020 | 23:52

Pimpin Rapat Di KKP, Luhut Pastikan Tidak Ada Pekerjaan Yang Berhenti

Jumat, 27 November 2020 | 23:40

Selengkapnya