Presiden Kyrgyzstan, Sooronbai Jeenbekov/Net
Presiden Kyrgyzstan, Sooronbai Jeenbekov telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri jika pemerintahan baru telah ditunjuk sebagai bagian dari upayanya untuk mengakhiri kerusuhan dalam beberapa waktu terakhir.
Melalui unggahan di situs kepresidenan pada Jumat (9/10), Jeenbekov mengatakan pengunduran dirinya akan dilakukan jika pemimpin baru telah ditunjuk dan ketertiban hukum kembali pada tempatnya.
"Kita perlu mengembalikan situasi saat ini ke ranah hukum. Begitu kepala badan eksekutif yang sah diangkat dan negara kembali ke jalur hukum serta ketertiban, saya siap untuk mundur sebagai presiden Kyrgyzstan," kata Jeenbekov, seperti dikutip dari TASS.
Ia mengatakan, saat ini ketegangan politik di Kyrgyzstan sudah mencapai titik kritis. Sehingga ia pun mengumumkan serangkaian tindakan untuk mengatasi krisis tersebut.
"Untuk menyelesaikan situasi saat ini, langkah-langkah berikut harus dilakukan. Hasil pemilihan untuk Jogorku Kenesh (parlemen) telah dibatalkan dan pemilihan parlemen baru harus dijadwalkan," terangnya.
"Keputusan tentang masalah ini akan dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Langkah-langkah itu akan meredakan ketegangan politik saat ini," sambungnya.
Selain itu, Jeenbekov mengatakan saat ini dirinya perlu memecat perdana menteri beserta jajaran kabinet yang bekerja sebelum krisis untuk bisa mengangkat pemerintahan baru.
"Untuk melegitimasi pengangkatan perdana menteri dan anggota kabinet baru, sebuah keputusan parlemen dan keputusan presiden diperlukan. Saya siap untuk menandatangani dokumen yang relevan dan saya menunggu keputusan Jogorku Kenesh," tambah dia.
Kyrgyzstan dilanda aksi protes hebat untuk menolak hasil pemilihan legislatif yang digelar pada 4 Oktober.
Ribuan pengunjuk rasa yang merupakan pendukung sejumlah partai yang gagal memenangkan kursi merangsek masuk ke Gedung Putih Bishkek yang merupakan kantor parlemen dan kepresidenan.
Pihak oposisi membantu menciptakan beberapa struktur, yang menyatakan diri mereka sebagai otoritas sementara dan menunjuk perdana menteri. Pos-pos negara dari semua tingkatan disita di dan individu-individu tak dikenal menguasai lusinan perusahaan, deposito dan fasilitas bisnis lainnya pada Selasa (6/10).
