Berita

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar konferensi pers mengenai demo penolakan omnibus law/Repro

Politik

Respons Demo, Mahfud MD: Semua Harus Kembali Ke Tugas Menjaga Negara

KAMIS, 08 OKTOBER 2020 | 21:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah memberikan respons atas aksi demonstrasi yang dilakukan massa dari mahasiswa dan buruh atas penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, pemerintah menegaskan bahwa UU Cipta Kerja disahkan semata-mata demi kepentingan rakyat.

"UU dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dalam proses perizinan usaha yang tumpang tindih. UU sudah dibahas lama di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara. Pemeirntah juga sudah berbicara dengan serikat buruh berkali-kali," kata Mahfud MD dalam konferensi persnya, Kamis malam (8/10).


Ia menjelaskan, UU Ciptaker dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak.

"Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah mengaku menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Ciptaker sepanjang dilakukan dengan damai, dan menghormati hak-hak warga lain serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Oleh karenanya, ia meminta kepada semua pihak untuk meredam dan kembali ke aktivitas masing-masing.

"Mari menjaga Kamtibmas, semua harus kembali ke posisi tugas, menjaga negara. Pemerintah, rakyat, dan civil society," tutup Mahfud MD yang juga didampingi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BIN, Budi Gunawan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya