Untuk pertama kalinya seorang perempuan Israel duduk di Dewan PBB sebagai Wakil Ketua Komite Hukum PBB. Penunjukkan Sarah Weiss Maudi pada posisi kunci di Komite ini disambut baik oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan.
Edan mengungkapkan penunjukkan Sarah yang dilakukan pada Selasa (6/10) ini adalah pencapaian penting Israel pada badan dunia tersebut.
"Ini pencapaian penting bagi Israel yang akan mengarah pada penguatan pengaruh kami di PBB, dan itu memiliki hubungan dengan perjanjian perdamaian yang baru-baru ini kami tandatangani," ungkap Erdan seperti dikutip dari Times Of Israel, Rabu (7/10).
Sarah akan mewakili Eropa Barat dan Kelompok Lain (WEOG) di Komite Keenam, forum utama untuk pertimbangan masalah hukum di Majelis Umum PBB.
"Jalan masih panjang untuk keseimbangan dan keadilan di PBB. Ketika saya mendengar bahwa perwakilan Iran dan Suriah marah dengan penunjukan Sarah, saya berpikir, ini artinya sukses!" kata Erdan.
Israel bukanlah anggota kelompok regional mana pun sampai mendiang duta besar AS Richard Holbrooke berhasil mendorong kelompok regional Eropa Barat dan Lain-lain untuk mengundang Israel menjadi anggota sementara pada tahun 2000. Keanggotaan Israel kemudian diperpanjang tanpa batas waktu.
Israel kerap menjadi fokus perhatian dan kritik yang tidak proporsional di badan-badan PBB tertentu, terutama pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) di Jenewa, badan yang memunculkan Laporan Goldstone atau Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konflik Gaza.
Terkait hal ini, Weiss Ma'udi telah banyak bicara di forum-forum untuk meluruskan segala hal terkait Israel.
“Lebih dari 50 persen resolusi di HRC mengkritik Israel, dan itu adalah satu-satunya forum itu yang memiliki agenda tetap,†kata Weiss Ma'udi, seperti dikutip dari Icja.
"Bahkan jika Anda mengkritik Israel, itu persentase yang agak tidak proporsional ketika Anda mempertimbangkan semua pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia," katanya.
Weiss Maudi telah menduduki berbagai posisi penasihat hukum di Kementerian Luar Negeri, termasuk menjabat sebagai Direktur Departemen Hukum Internasional. Kemudian, ia juga mendirikan jaringan "Women in Diplomacy", yang menyatukan para diplomat dari seluruh dunia.
Tugasnya adalah mencermati apakah Israel berada dalam mode krisis atau tidak. Selama pencarian sepihak Palestina untuk menjadi negara bagian dan armada Gaza, misalnya, Weiss Maudi bekerja sangat intens dalam mengembangkan arahan hukum dan opini.
Weiss Maudi juga adalah pakar Kementerian Luar Negeri dalam masalah hukum maritim, mulai dari pembangunan pulau buatan di Mediterania hingga Jalur Gaza.
Dalam suatu wawancara ketika Weiss Maudi ditanya tentang posisi Gaza, ia menjawab bahwa Gaza tidak lagi berada di bawah kendali efektif Israel.
"Yang ada saat ini adalah keadaan konflik bersenjata, seperti yang saya katakan. Pada dasarnya, yang terjadi adalah Israel berharap rencana pelepasan tersebut akan menjadi batu loncatan menuju hubungan yang lebih positif dengan tetangganya di Gaza. Sayangnya, yang terjadi sebaliknya dan rezim Hamas, sebuah rezim teroris, menguasai Gaza dan meningkatkan serangannya terhadap sasaran sipil di Israel, di komunitas dan kota-kota yang berdekatan dengan Jalur Gaza."
Weiss Ma'udi juga pernah mengepalai delegasi Israel dalam negosiasi dengan Siprus tentang kesepakatan untuk pengembangan bersama cadangan gas lintas batas.
