Berita

Hendi Satrio/Net

Politik

Dihujat Masyarakat, DPR Disarankan Lebih Banyak Mendengar Masukan Masyarakat

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 05:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Perwakilan Rakyat RI dihujat hampir seluruh masyarakat melalui sejumlah platform media sosial.

Sebabnya, lantaran secara mendadak melakukan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari yang dijadwalkan.

Publik beranggapan dengan adanya hujatan tersebut, menandakan adanya gejala ketidakpercayaan rakyat terhadap anggota dewan yang mayoritas di pegang oleh partai politik pemegang kekuasaan.


Pengamat politik dari lembaga survei Kedaikopi, Hendri Satrio mengatakan, seharusnya parlemen bisa meminimalisir adanya kontroversi di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat terhadap anggota dewan.

“Sebetulnya bisa diminimalisir kalau kemudian DPR lebih banyak mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Jadi saran saya sebagai wakil, lebih banyaklah mendengarkan, nah kalau rakyat masih belom ngerti ya djelasin,” ucap Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).

Hendri meminta agar parlemen mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang menuai polemik.

Sejauh ini, seakan-akan RUU itu disahkan dikebut untuk kepentingan tertentu.

“Ini kan kayaknya buru-buru, rakyat itu juga bisa mendengarkan, maka jelaskan saja. Kontroversinya kan hanya beberapa poin dijelaskan saja, maksudnya apa dan apa yang baik dalam hal ini untuk rakyat,” katanya.

Pihaknya mengaku, tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai urgensi dari disahkannya RUU Ciptakerja menjadi UU dari parlemen.

“Saya terus terang, secara pribadi belum mendengar penjelasan gamblang secara terbuka tentang apa yang diperlukan rakyat,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya