PKB: Resesi Adalah Bentuk Kewajaran Baru, Jangan Jadi Momok

Resesi ekonomi merupakan kenormalan baru dalam masa pandemi Covid-19. Sebab, hampir semua negara mengalami hal yang sama dalam bidang ekonomi.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi saat menjadi narasumber dalam webinar Fraksi PKB bertajuk 'Menakar Efektivitas PEN sebagai Senjata Atasi Resesi', Selasa (6/10).

“Kami menilai resesi adalah bentuk kewajaran baru yang tidak perlu dijadikan momok. Kami sepakat jika resesi terus dijadikan momok, maka akan membuat kepanikan di dunia usaha maupun kian menurunnya tingkat komsumsi masyarakat hingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujar Fathan.

Ia mengaku sepakat dengan pandangan beberapa analis yang meyakini proses recovery di Indonesia akan lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu diperkuat dengan beberapa indikator seperti pola penanganan Covid-19 yang menyeimbangkan pendekatan kesehatan dan ekonomi.

Kemudian, lanjut Fathan, basis agroindustry Indonesia cukup kuat serta uji klinis vaksin tahap III yang sudah mendekati hasil akhir.

“Kami yakin jika recovery Indonesia pasca resesi akan berlangsung cepat karena sejumlah pondasi ekonomi kita untuk rebound cukup kuat,” tekan Fathan.

Kendati demikian, Sekretaris Fraksi PKB ini menegaskan recovery ekonomi ini akan berbanding lurus dengan keseriusan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan Covid-19 di sektor kesehatan, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan.

Sebab baginya, saat ini para pengusaha dan masyarakat umum masih memiliki tabungan dan enggan dikeluarkan untuk berinvestasi lantaran kondisi pandemi yang masih tinggi.

“Mereka masih menahan diri untuk tidak berinvestasi dan belanja karena situasi Covid-19, mereka takut dengan keadaan yang ada. Jika pemerintah mampu mengembalikan trust publik terkait pengendalian Covid-19, maka saya yakin recovery ekonomi akan cepat terjadi,” pungkasnya.

Selain Wakil Ketua Komisi XI DPR, hadir sebagai narasumber webinar tersebut di antaranya Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio N. Kacaribu; Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah; dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Benny Soetrisno.