Moeldoko Ingatkan Gatot Dkk Jangan Ganggu Stabilitas Politik, PKS: Kasihan Pak Jokowi, Pembantunya Bikin Ruang Publik Jadi Kerdil

Pernyataan keras Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang memperingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) agar tidak menggangu stabilitas politik nasional terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan sebagian.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merasa sedih dan prihatin dengan ucapan dari pembantu Presiden tersebut. Sebab, demokrasi akan selalu bising karena kebebasan berpendapat berkumpul berserikat dijamin konstitusi.

"Jalan demokrasi memang bising. Saya sedih jika pejabat kita komen kayak gini. Membuat ruang publik jadi kerdil dan tidak mencerahkan," ujar Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/10).

Mardani justru kasihan dengan Presiden Jokowi karena ada pembantunya mengeluarkan statement yang kerdil. Menurutnya, KAMI juga ormas lainnya mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan aspirasinya di alam demokrasi.

"Kasihan Pak Jokowi kalau pembantunya seperti ini. Dan bagus karena semua bisa dikontestasi dan enggak perlu dilihat niatnya apa. Wong dukung Jokowi juga enggak apa, oposisi juga boleh," kata Mardani Ali Sera.

"KAMI seperti ormas lainnya punya hak untuk bersuara dan bekerja untuk Indonesia selama sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuhnya menegaskan. 

Diberitakan sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menyebut keberadaan KAMI yang belakangan terus mendeklarasikan diri di sejumlah daerah hanya sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Salah satu Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sering menghadiri acara KAMI di daerah. Dan beberapa kali mendapat penolakan.

Moeldoko tidak menampik keberadaan KAMI membuat suhu politik memanas. Oleh karena itu, pihaknya tak mau ambil pusing dengan bersikap berlebihan.

"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apa lagi, kan? Kami tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi, jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik," tegas mantan Panglima TNI ini.

"Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," sambungnya.