Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas
Tingginya penularan dan angka kematian akibat Covid-19 menjadi alasan kuat untuk menunda pilkada 2020. Selain itu, Covid-19 juga telah berdampak pada sisi sosial dan ekonomi.
Atas dasar itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menilai kebutuhan dasar rakyat saat ini bukanlah politik, melainkan keselamatan dan kesehatan.
"Kebutuhan mendasar rakyat sekarang ini adalah kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan Desember," kata Busyro Muqoddas dalam webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita?' oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Rabu (30/9).
Selain itu, gelaran pilkada di tengah pandemi juga dikhawatirkan memunculkan konflik horizontal. Pasalnya berdasarkan pengalaman, potensi konflik nyaris tak terelakkan dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Kebutuhan mendasar rakyat itu agar mereka terhindar dari bentrok konflik horizontal. Dari Pemilu ke Pemilu, Pilkada ke Pilkada, kita mengikuti tidak mungkin tidak ada bentrok. Itulah yang harus dihindari ketika bentrok terjadi, interaksi dan bagaimana bentrok harus pakai masker? Bentrok mesti harus
full contact dan itu berbahaya sekali," tekannya.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut mantan Wakil Ketua KPK itu yakni masalah politik transaksional yang semakin vulgar dan disetir oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
"Semakin vulgarnya dominasi cukong sebagai rentenir politik dalam proses pembusukan demokrasi, yaitu demokrasi pilkada yang akan memperkuat praktik
money politic. Hasilnya apa? Hasilnya praktik demokrasi yang liberal transaksional," pungkasnya.
Selain Busyro Muqoddas, hadir secara virtual dalam webinar tersebut antara lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Komisnioner KPU Ilham Saputra, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab.
Kemudian, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, Perwakilan Ditjen Otda Kemendagri Saydiman, dan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.
