Ketua MPR: DPD Perlu Jadi Penyeimbang DPR Dan Pemerintah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kedepan perlu diperkuat kewenangannya bukan hanya dalam hal legislasi melainkan juga fungsi pengawasan serta anggaran.

Hal itu diperlukan karena DPD juga menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dan DPR.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di acara HUT DPD RI ke 16 melalui daring Selasa (29/9).

"DPD perlu menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas DPR dan pemerintah," kata Bamsoet.

"Saya berharap kita semua memiliki sudut pandang yang sama bahwa setiap lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan rakyat haruslah memiliki kekuasaan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat itu sendiri," sambungnya.

Sehingga, kata Bamsoet, berbagai perbedaan dan keberagaman bangsa dan negara Indonesia yang meliputi wilayah penduduk kultur agama serta nilai-nilai historis dapat diperjuangankan dan dirumuskan dalam kebijakan nasional.

"Untuk itu menurut hemat saya sebaiknya kita memandang keberadaan DPD secara proporsional dan meletakkannya dalam konteks dalam "menjadi atau proses becoming" dalam jangka panjang daripada melihatnya sebagai suatu wujud yang baku dan final," tegasnya.

"Jika demikian cara pandang yang dilakukan maka perjuangan untuk memperkuat DPD baik dalam bidang legislasi anggaran dan pengawasan harus dilihat sebagai perjuangan jangka panjang terus menerus tekun dan sabar," demikian Bamsoet.