Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net
Rapat antara Komisi II DPR dengan Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Karena itu, para calon kepala daerah (cakada) diharapkan dapat menjadi ikon atau influencer protokol kesehatan dalam momentum Pilkada Serentak 2020. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan makin tinggi.
"Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon (kepala daerah) menjadi
influencer terhadap pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan pilkada. Seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara," ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid-19. Dia pun mencontohkan Singapura dan Prancis sebagai negara-negara yang telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses di skala makro.
"Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, perlu diberikan sanksi tegas," tegas Azis.
Legislator asal Lampung itu pun optimistis KPU mampu menyelenggarakan Pilkada Serentak dengan sukses, apabila didukung dan saling gotong royong seluruh pihak untuk selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.
"Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor Protokol Kesehatan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi," ucap Azis.
"Roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan Kenormalan Baru, dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19," tutupnya.
