Berita

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net

Politik

Dukung Pilkada Tetap Lanjut, Pimpinan DPR Harap Cakada Bisa Jadi Influencer Protokol Kesehatan

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 | 09:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat antara Komisi II DPR dengan Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. 

Karena itu, para calon kepala daerah (cakada) diharapkan dapat menjadi ikon atau influencer protokol kesehatan dalam momentum Pilkada Serentak 2020. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan makin tinggi.

"Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon (kepala daerah) menjadi influencer terhadap pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan pilkada. Seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara," ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).


Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid-19. Dia pun mencontohkan Singapura dan Prancis sebagai negara-negara yang telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses di skala makro.

"Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, perlu diberikan sanksi tegas," tegas Azis.

Legislator asal Lampung itu pun optimistis KPU mampu menyelenggarakan Pilkada Serentak dengan sukses, apabila didukung dan saling gotong royong seluruh pihak untuk selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.

"Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor Protokol Kesehatan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi," ucap Azis.

"Roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan Kenormalan Baru, dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya