Berita

Otoritas Jasa Keuangan/Net

Politik

Arief Poyuono: Bubarkan Saja, OJK Hanya Jadi Sarang Pembobol Keuangan Negara

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 19:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya jadi sarana kongkalikong untuk merampok keuangan negara dan sudah saatnya lembaga tersebut dibubarkan.

Begitu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada wartawan, Minggu (20/9).

"OJK yang sebenarnya selama berdiri justru menjadi sarang kongkalikong untuk merampok duit masyarakat dan pemerintah bersama pelaku usaha sektor perbankan dan keuangan yang nakal, baik di pasar, modal maupun pasar Keuangan. Nah sebaiknya OJK dibubarkan saja," ujar Arief.


Arief menyebutkan juga selama OJK berdiri sudah banyak rekam jejak hitam dari lembaga negara itu yang tidak sedikit dari catatan itu menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Seperti dibobolnya Jiwasraya oleh gerombolan Benny Cokro yang banyak melibatkan petinggi OJK yang jumlah triliunan, belum lagi masalah Bumiputera, masalah Bank bukopin, danareksa, Asabri dan banyak lagi yang seharusnya menjadi tanggung jawab OJk dalam mengawasinya dan bukan malah oknum petinggi OJK justru mendapatkan ke untungan," jelasnya.

"Belum lagi kasus sewa kantor wisma Mulia 1 dan 2 milik Djoko Tjandra yang tidak digunakan oleh OJK dan etap membayar biaya pemeliharaaan yang jumlahnya ratusan miliar, ini patut diduga sebagai tindak pidana korupsi antara oknum OJK dan pemilik gedung," imbuhnya.

Untuk itu, Arief mendesak penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan terhadap beragam persoalan di dalam lembaga OJK.

"Jaksa Agung, Polri dan KPK harus segera sidik ketidakberesan selama ini di OJK , karena sudah banyak BUMN di sektor keuangan yang dibobol akibat konspirasi busuk oknum OJK dan pelaku bisnis keuangan yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya