GPK: Demi Kedaulatan Suara Rakyat, Pemerintah Perlu Tunda Pilkada 2020

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kabah meminta pemerintah terbuka dan mendengarkan masukan berbagai pihak yang meminta pilkada serentak 2020 ditunda seiring pandemi Covid-19.

Wakil Sekjen PP GPK M. Thobahul Aftoni mengatakan, saat ini pademi Covid-19 masih mengganas sehingga membahayakan keselamatan seluruh warga pemilik suara.

“Selain masalah keamanan dan keselamatan, partisipasi pemilih dalam pilkada serentak berpotensi sangat sangat kecil, karena masyarakat enggan datang ke TPS karena takut tertular Covid 19. Nah, jika partisipasi pemilih semakin kecil, maka kedaulatan rakyat semakin menipis,” ujar Toni, dalam keterangannya, Minggu (20/9).

Toni menambahkan, saat ini sudah banyak korban Covid-19 yang berasal dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Puluhan bakal calon kepala daerah juga positif Covid-19.

Setidaknya, sudah ada tiga komisioner KPU Pusat, enam komisioner KPUD, 96 pengawas yang positif Covid-19. Jumlah itu berpotensi akan meningkat jika tes SWAB untuk penyelenggara diadakan secara lebih massif.

“Banyak kalangan meminta agar Pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda, namun hingga hari ini belum terlihat permintaan itu dipenuhi. Bahkan beberapa peraturan KPU masih tetap membolehkan diselenggarakan kampanye dengan menghadirkan massa, walaupun ada pembatasan jumlah peserta,” jelasnya.

Ia meyakini pembatasan itu tidak akan efektif mengingat hingga saat ini tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan masih sangat rendah.

Terbukti, pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang digelar 4-6 September lalu, pendukung bakal pasangan calon ikut berbondong-bondong datang ke KPU dan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu seakan melakukan pembiaran.

“Jangan sampai gelaran demokrasi ternodai dengan timbulnya klaster-klaster baru akibat pilkada,” pungkasnya.