Uni Eropa Beri Sinyal Ke Turki: Lanjutkan Dialog Sampai Batas Bulan Ini Atau Berisiko Kena Sanksi

Uni Eropa akan menyusun daftar sanksi baru terhadap Turki pada akhir September ini, kecuali Ankara datang ke meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan Yunani dan Siprus. Demikian yang disampaikan negara-negara Mediterania UE pada Kamis (10/9).

Ketegangan berkobar setelah negara tersebut mengirimkan kapal survei untuk memetakan pengeboran minyak dan gas di wilayah yang juga diklaim oleh Yunani sebagai anggota Uni Eropa.

Berdasarkan hasil KTT di Corsica, Prancis, tujuh negara anggota UE dengan garis pantai Mediterania mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali 'dukungan penuh dan solidaritas mereka dengan Siprus dan Yunani dalam menghadapi perambahan berulang-ulang terhadap kedaulatan mereka, serta konfrontasi Turki.

“Kami mempertahankan bahwa dengan tidak adanya kemajuan dalam keterlibatan Turki ke dalam dialog dan kecuali jika itu mengakhiri kegiatan sepihaknya, UE siap untuk mengembangkan daftar langkah-langkah pembatasan lebih lanjut yang dapat dibahas di Dewan Eropa pada 24-25 September," tegas UE, seperti yang dilaporkan Reuters, Jumat (11/9).

Posisi tujuh negara UE tidak selalu mencerminkan sikap seluruh blok.

Proposal Siprus pada bulan Juni untuk memberlakukan sanksi UE pada lebih banyak perusahaan dan individu Turki belum disetujui karena banyak negara UE, termasuk Jerman, ingin meredakan kebuntuan Turki melalui dialog.

Berbicara pada konferensi pers di akhir KTT Corsica, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan Ankara masih memiliki waktu untuk mengakhiri kegiatan eksplorasi di zona maritim non-batas sebelum KTT Uni Eropa akhir bulan ini.

"Kami akan menghindari upaya Turki untuk membagi Eropa," katanya, menambahkan bahwa Yunani telah memenuhi kewajibannya dalam melindungi perbatasan UE dan mengharapkan solidaritas sebagai balasannya.

Sebelumnya pada hari Selasa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan masalahnya bukan pada orang-orang Turki, yang sangat dia hormati, tetapi dengan pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan.

Sebagai tanggapan, Omer Celik, juru bicara Partai AK yang berkuasa di Erdogan, menulis di Twitter bahwa Macron menyebarkan permainan 'penjajah' dengan mencoba membuat perpecahan antara Erdogan dan rakyat Turki.

"Negara tempat Anda menggunakan bahasa yang mengancam adalah Turki. Turki akan memberi Anda tanggapan yang paling tepat. Tuan Macron, jangan membuat kami bingung dengan negara-negara kesukuan yang dapat Anda tipu dengan mudah. ​​Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk memisahkan presiden terpilih negara ini dan rakyatnya," tulis Celik, seperti dikutip dari US News.