Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Pasca-Brexit: Jika Tak Ada Kesepakatan Dagang Dengan Uni Eropa, Inggris Akan Move On

SENIN, 07 SEPTEMBER 2020 | 09:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Menuju batas akhir negosiasi, Inggris masih belum mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa pasca-Brexit yang telah disetujui pada awal 2020.

Alhasil, Perdana Menteri Boris Johnson mengambil langkah keras. Johnson hanya memberikan waktu 38 hari kepada Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Inggris.

Artinya, jika tidak ada kemajuan dalam negosiasi hingga 15 Oktober, Inggris akan menerima "no-Deal Brexit" atau tanpa kesepakatan.


Dalam transkrip yang dirilis oleh Downing Street, jika tidak ada kesepakatan, maka Inggris akan menerimanya dan move on.

"Kami tidak bisa dan tidak akan bekompromi pada dasar-dasar tentang apa artinya menjadi negara merdeka untuk mendapatkannya," ujar Johnson seperti dikutip Sputnik, Senin (7/9).

"Pintu kami tidak akan pernah ditutup dan kami akan berdagang sebagai teman dan mitra, tetapi tanpa perjanjian perdagangan bebas," tambahnya.

Walaupun begitu, Johnson menekankan, perjanjian perdagangan bebas standar tetap menjadi preferensi London dan ia akan senang jika Uni Eropa siap untuk memikirkan kembali posisi mereka saat ini dan sepakat.

Sebelumnya, Minggu (6/9), negosiator Brexit, David Frost mengaku tidak takut dengan hasil tanpa kesepakatan dan siap jika memang itu terjadi.

"Jika kita bisa mencapai kesepakatan yang mengatur perdagangan seperti Kanada, bagus. Jika kita tidak bisa, itu akan menjadi kesepakatan perdagangan seperti Australia dan kita sepenuhnya siap untuk itu," ujarnya.

Artinya, jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, maka perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa akan dilakukan berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sejauh ini, London sudah mencapai fase akhir negosiasi dengan Brussels. Namun, pemerintah Inggris sedang merencanakan RUU pasar internal yang berpotensi membahayakan negosiasi di Brussel.

Pasalnya, Financial Times melaporkan, UU baru diatur untuk menghilangkan kekuatan hukum dari bagian-bagian perjanjian penarikan, termasuk bea cukai Irlandia Utara.

Sementara itu, Inggris dan Uni Eropa akan melakukan putaran kedelapan negosiasi yang dimulai di London pada Senin. Transisi Brexit sendiri akan berakhir pada 31  Desember 2020.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya